Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Masyarakat Dukung Tiga Upaya Pemerintah dalam Penanganan Pandemi

Kompas.com - 17/02/2021, 14:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dalam menangani pandemi Covid-19 pemerintah harus didukung masyarakat dan elemen-elemen lainnya.

Terlebih, Ma'ruf menuturkan, pemerintah sudah menggunakan tiga pendekatan untuk dalam upaya penanganan pandemi, yakni protokol kesehatan, pembatasan mobilitas masyarakat hingga ke skala mikro, serta vaksinasi.

"Semua harus mendukung upaya-upaya ini. Begitu juga penanggulangan akibat-akibat pandeminya," kata Ma'ruf, dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi, dikutip Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Divaksin, Menkes Berharap Warga Lansia Termotivasi

Dalam menangani dampak pandemi, kata Ma'ruf, pemerintah menggulirkan sejumlah bantuan sosial (bansos), menggunakan dana stimulus dan memberikan anggaran besar pada 2020 maupun 2021.

Oleh karena itu, perlu ada dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk mempercepat proses penanganan Covid-19 dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, pembatasan dan vaksinasi.

"Sebab kalau masalah pandemi ini bisa kita atasi, pasti ekonomi kita akan naik. Kenapa ekonomi kita belum bisa bangkit? Karena kepercayaan para pengusaha belum pulih karena masih ada pandemi," tutur Ma'ruf.

"Oleh karena itu, pandeminya harus kita selesaikan ekonominya akan naik. Ini harus didukung semua pihak," lanjut dia.

Baca juga: Usai Divaksin, Wapres Ajak Warga Lansia Tak Takut Ikut Vaksinasi Covid-19

Selain itu, Ma'ruf juga mengakui bahwa dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah banyak mendapatkan kritik.

Namun ia meminta agar kritik yang disampaikan itu tidak boleh memprovokasi.

Ma'ruf mengatakan, beberapa kritik yang disampaikan belakangan ini sangat bagus untuk memperbaiki bangsa.

"Kemarin yang kritisi bagus sekali apa yang tidak baik, tapi jangan memprovokasi artinya membuat orang tidak percaya," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mencontohkan provokasi dalam kritik yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini.

Antara lain, ajakan agar jangan mau divaksin, tidak perlu menggunakan masker, dan tidak perlu menaati pembatasan.

"Kalau rakyat diprovokasi tidak patuh, sasaran yang sudah kami siapkan pasti tidak akan berhasil (upaya penanganan)," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com