Benny Harman: Bubarkan Cyber Army yang Bikin Rakyat Takut Sampaikan Kritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan pasukan siber atau cyber army istana karena dinilai telah membuat rakyat takut menyampaikan pendapat dan kritik.

"Bubarkan cyber army istana yang bikin rakyat takut menyampaikan pendapat dan mengkritik. Apakah bisa? Sangat bisa jika ada kemauan," kata Benny saat dihubungi, Selasa (16/2/2021).

Hal itu disampaikan Benny saat dimintai tanggapan soal pernyataan Jokowi yang mewacanakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Benny mengatakan, Partai Demokrat mendukung revisi UU ITE karena UU tersebut rawan digunakan penguasa untuk membungkam para pengkritik.

Baca juga: Soal Revisi UU ITE, Waketum Demokrat: Jika Jokowi Serius, Wujudkan Segera

Ia mengatakan, saat ini rakyat takut mengkritik kebijakan pemerintah karena khawatir ditangkap dengan dasar UU ITE.

Anggota Komisi III DPR itu pun menilai Jokowi memiliki kekuatan yang cukup untuk merevisi UU ITE karena mayoritas fraksi di DPR merupakan pendukung pemerintah.

"Jika serius, Presiden berhak bahkan menentukan revisi ini terjadi, apalagi dia punya 7 Parpol pendukung di DPR. Jadi, jika serius dan satunya perkataan dan perbuatan maka silahkan wujudkan segera," ujar Benny.

Selain revisi UU ITE dan membubarkan cyber army istana, Benny juga meminta Jokowi agar memerintahkan Polri untuk tidak menangkap para pengkritik.

"Harus selektif, jangan tegakkan hukum karena ingin bapak senang," kata dia.

Baca juga: Demokrat: Jokowi Mungkin Minta Pendukungnya Introspeksi dan Aktif Mengkritik

Adapun sebelumnya Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan, pemerintah tidak memiliki buzzer atau pendengung untuk membela kebijakan pemerintah.

Ia menyebut, seluruh warga punya hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk mengkritik pemegang kuasa.

"Pemerintah tidak punya buzzer," kata Fadjroel kepada Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Fadjroel mengatakan, Indonesia merupakan negara demokratis di mana setiap masyarakat boleh menyampaikan pandangan, baik yang berupa dukungan maupun kritikan.