Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyintas Covid-19 OTG Tidak Disarankan Donasikan Plasma Konvalesen

Kompas.com - 11/02/2021, 18:02 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang penyintas Covid-19 dengan status orang tanpa gejala (OTG) tidak disarankan menjadi donor plasma konvalesen.

Wakil Kepala Bidang Transasional Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman David H Muljono mengatakan, antibodi alami (innate immunity) penyintas berstatus OTG tidak sebaik para penyintas dengan gejala sedang atau berat.

"Itu baik buat dirinya, tapi tidak baik untuk menjadi donor (plasma konvalesen)," kata David dalam diskusi virtual bertajuk "Plasma Konvalesen pada penanganan Covid-19" , Kamis (11/2/2021).

"Jadi untuk dia (OTG) bertindak sebagai donor itu tentunya antibodynya kurang walau terbentuk memori (antibody)," sambung David.

Baca juga: Satgas Harap Terapi Plasma Konvalesen Dapat Turunkan Kasus Aktif dan Kematian Covid-19 di Indonesia

Diberitakan sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro mengatakan plasma konvalesen yang baik juga berasal dari penyintas Covid-19 dengan kategori sedang sampai berat.

"Donor plasma yang baik itu adalah dari pasien atau penyintas berkategori sedang sampai berat, tetapi yang menerima (plasma) itu adalah (pasien Covid-19) dari kategori ringan menuju sedang," ujar Bambang

Bambang juga meminta para penyintas Covid-19 untuk mau mendonasikan plasma konvalesennya. Sebab pemerintah sempat mengalami kondisi kekurangan plasma konvalesen yang berdampak pada keselamatan pasien Covid-19.

"Apalagi kalau kita lihat donor ini tergantung gologan darah, sehingga sering terjadi kondisi di mana pasien yang sebenarnya masih bisa sembuh dengan mendapatkan terapi ini, tetapi karena tidak mendapatka akhirnya harus meninggal dunia," tutur Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com