Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks KSAU: Indonesia Memungkinkan Produksi Pesawat Tempur Sendiri, tapi..

Kompas.com - 08/02/2021, 13:32 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menyebut Indonesia memungkinkan bisa memproduksi pesawat tempur sendiri guna mendukung pertahanan dan keamanan sektor udara dalam negeri.

"Kalau mungkin, pasti mungkin (produksi pesawat tempur dalam negeri). Tapi permasalahannya kan banyak hal yang jadi pertimbangan," ujar Chappy ketika dihubungi Kompas.com, Senin (8/2/2021).

Dalam pandangannya, setidaknya ada tiga pertimbangan yang mesti diwujudkan agar Indonesia benar-benar bisa mandiri dalam memproduksi pesawat tempur.

Pertama, adanya keputusan strategis dari elit sebagai pengampu kebijakan.

Baca juga: Menanti Hadirnya Pesawat Tempur Made in Indonesia...

Keputusan itu, misalnya, bisa diambil Presiden melalui terbitnya Instruksi Presiden (Inpres).

Hal ini diperlukan supaya target kemandirian produksi pesawat tempur bisa berjalan.

Kedua, perlunya kajian mendalam mengenai jenis pesawat tempur seperti apa yang akan disasar.

Kajian ini bertujuan supaya hasil produksi tersebut bisa menjawab tantangan pertahanan dan keamanan udara dalam negeri dalam jangka panjang.

Artinya, kajian tidak semata-mata bertumpu pada situasi saat ini.

Baca juga: Indonesia Dilaporkan Menunggak Rp 6,2 Triliun dalam Proyek Pesawat Tempur dengan Korsel

Ketiga, perlunya regenerasi sumber daya manusia (SDM) yang umumnya saat ini sudah mulai memasuki masa pensiun.

Menurut Chappy, kemandirian memproduksi pesawat tempur sangat dibutuhkan guna menjawab tantangan pertahanan dan keamanan udara dalam negeri yang kian dinamis.

"Jadi kalau dalam aspek pertahanan-keamanan, kita harus sebetulnya memiliki pabrik pesawat, walaupun enggak sebesar Airbus atau Boeing," kata Chappy.

"Tetapi, minimal sekelas N219 kita bisa mandiri, terus pesawat fighter untuk menjaga perbatasan, misalnya, kalau bisa punya sendiri. Jadi banyak pertimbangan seperti itu," ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com