Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Mallarangeng: Moeldoko Hanya Jual Nama

Kompas.com - 06/02/2021, 12:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hanya menjual nama saat mengklaim telah didukung oleh Partai Nasdem dan PKB untuk maju pada Pemilihan Presiden 2024.

Ia berpendapat, Moeldoko sekadar mencatut kedua partai tersebut supaya kader-kader Demokrat yang ditemui Moeldoko dapat mendukung Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Jadi kawan ini cuma jual-jual nama, untuk itu tadi, membujuk agar supaya anggota Partai Demokrat mendukung mereka. Ya beginilah, karena kan harus meyakinkan dulu kader-kader yang datang dari daerah-daerah," kata Andi dalam diskusi yang disiarkan akun YouTube Radio Smart FM, Sabtu (6/2/2021).

Baca juga: Bantah Dukung Moeldoko Jadi Capres, Politikus Nasdem: Dia Belum Masuk Daftar

Andi berpendapat, tidak mungkin bagi partai-partai politik sudah menentukan nama yang akan diusung dalam Pilpres 2024 mengingat masih ada waktu selama 3 tahun.

"Kalau pendekatan-pendekatan mungkin saja ada, tapi untuk menentukan rasanya masih terlalu dini," ujar Andi.

Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan, beberapa nama menteri yang disebut mendukung Moeldoko juga diduga hanya dicatut.

Andi pun mengapresiasi sikap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang sama-sama membantah telah mendukung Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat.

"Saya rasa juga kemungkinan besar jual-jualan saja, tapi bagus kalau kemudian yang disebut-sebut namanya itu bagus kalau melakukan klarifikasi," kata Andi.

Baca juga: Andi Mallarangeng: Moeldoko Klaim Didukung PKB dan Nasdem untuk Pilpres 2024

Sebelumnya, Andi menyebut Moeldoko mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem dan PKB untuk maju dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Andi berdasarkan keterangan saksi yang diajak bertemu Moeldoko dalam rencana pengambilan paksa atau kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat, sebagai kendaraan untuk Pilpres 2024.

"Katanya dia (Moeldoko) direstui oleh Pak Lurah dan didukung oleh menteri-menteri. Untuk 2024 katanya didukung PKB dan didukung Nasdem, tinggal Demokrat, begitu katanya," ujar Andi sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (5/2/2021).


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com