Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daya Beli Masyarakat Turun, PAN Minta Pemerintah Percepat Bansos Tunai

Kompas.com - 05/02/2021, 14:42 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyoroti turunnya daya beli masyarakat Indonesia selama 2020.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan daya beli masyarakat berada di level minus 2,63 persen selama 2020.

Eddy mengatakan, dalam upaya pemulihan ekonomi, pemerintah harus mempercepat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) secara tunai kepada masyarakat.

"Kalau bansos tunai diberikan, maka daya beli akan berangsur-angsur pulih. Kalau daya beli meningkat maka ekonomi juga perlahan akan bergeliat," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Jokowi Harap Bansos Tingkatkan Daya Beli Masyarakat dan Ekonomi Nasional

Eddy optimistis apabila bansos tunai segera disalurkan, pertumbuhan ekonomi dapat kembali pulih di 2021.

"Maka Insya Allah kita optimis di Q1 2021 nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah positif dan pemulihan ekonomi bisa dipercepat," ujarnya.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 secara kumulatif minus 2,07 persen. Angka ini diperoleh setelah realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV mencatatkan minus 0,42 persen.

Berdasarkan data tersebut, Eddy mengatakan, pemulihan ekonomi harus berangkat dari penanganan Pandemi Covid-19 secara disiplin, konsisten, berkelanjutan dan menyeluruh.

Ia meminta masyarakat disiplin menerapkan 3 M yaitu memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan sabun.

Baca juga: Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

"Bahkan PAN telah mengusulkan agar dilakukan lockdown akhir pekan. Selain itu, pemerintah perlu lebih menggencarkan lagi 3T (Testing, Tracing dan Treatment). Kalau angka testing dan tracing kita masih tetap rendah, kita patut khawatir pandemi dan resesi ini berpotensi terus berkepanjangan," ucapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengapresiasi pemerintah yang sudah bertemu dengan para Epidemiolog dalam rangka menyampaikan kebijakan meningkatkan 3 T (testing, tracing dan treatment) secara signifikan.

"Implementasi di lapangan memang tak akan mudah, tapi harus segera dilakukan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com