Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Harap Bansos Tingkatkan Daya Beli Masyarakat dan Ekonomi Nasional

Kompas.com - 04/01/2021, 16:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap, berbagai bantuan sosial (bansos) yang diberikan ke masyarakat dapat meringankan beban ekonomi keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.

Ia juga berharap, bansos mampu menggerakkan ekonomi nasional.

"Mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik," kata Jokowi saat meluncurkan bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Rakyat Jangan Menunggu Bansos Terlalu Lama

Jokowi pun meminta para menteri dan gubernur mengawal proses penyaluran bansos. Ia ingin bansos disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

Jokowi juga mewanti-wanti agar penyaluran bansos diawasi secara ketat sehingga tidak terjadi pemotongan dalam bentuk apa pun.

"Supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini diberi tahu, tidak ada potongan-potongan," ujar Jokowi.

"Karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos," ucap dia. 

Kepada para penerima bansos, Jokowi berpesan supaya mereka memanfaatkan uang bantuan secara tepat.

Ia mengingatkan agar jangan sampai uang bantuan digunakan untuk membeli rokok.

Uang bantuan tersebut, kata Jokowi, idealnya digunakan untuk membeli sembako atau kebutuhan pokok lainnya.

"Jadi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan untuk keluarga," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Bantuan Tunai Jangan untuk Beli Rokok, tapi Belikan Sembako

Dalam acara peluncuran bansos, ada 3 jenis bantuan yang disalurkan ke 34 provinsi, yakni program keluarga harapan (PKH), program sembako, dan bantuan sosial tunai (BST).

PKH akan diberikan kepada 10 juta keluarga yang disalurkan setiap 3 bulan sekali. Bantuan ini diberikan melalui himbara.

Total anggaran yang disiapkan untuk bantuan PKH sebesar Rp 28,7 triliun.

Baca juga: Jokowi: Ini Saya Ulang-ulang Terus, Tak Ada Potongan Bansos

Kemudian, program sembako akan disalurkan mulai Januari sampai Desember 2021 kepada 18,8 juta keluarga penerima. Anggaran yang disiapkan untuk bantuan ini senilai Rp 45,12 triliun.

Sementara itu, BST diberikan selama 4 bulan mulai Januari hingga April 2021 kepada 10 juta keluarga penerima. Total anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp 12 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com