Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Klaim Ada Aliran Dana untuk Jegal AHY, Tiap DPC Rp 100 Juta

Kompas.com - 04/02/2021, 10:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkap adanya temuan aliran dana yang diduga untuk menyuap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam rangka mengambil alih kekuasaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Herman mengatakan, dari keterangan saksi dan pelapor, ada janji pemberian dana berjumlah Rp 100 juta ke setiap DPC. Ada juga yang sudah diserahkan.

"Berdasarkan kesaksian para kader yang diundang dijanjikan Rp 100 juta dan ada juga yang telah diserahkan di awal," ungkap Herman saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (3/2/2021) malam.

Baca juga: Pengurus Demokrat: Kader Dibujuk Dapat Alokasi Dana Bencana, Malah Bicara KLB dan Pencapresan

Herman mengatakan, partainya hingga kini masih mendalami gerakan yang diduga ingin mengambil paksa kekuasaan AHY.

Partai Demokrat, kata dia, telah menyerahkan proses tersebut kepada Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.

Proses pendalaman akan dilakukan dalam waktu 1 sampai 2 minggu untuk merespons laporan dari beberapa DPC.

"Pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai. Dalam satu sampai dua minggu ini akan bekerja. Kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil," kata Herman.

Baca juga: Pasang Surut Hubungan Moeldoko dan SBY, Pernah Mesra hingga Berujung Tudingan Kudeta Partai Demokrat

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga mengungkap dugaan aliran dana tersebut.

Herzaky mengatakan, dana tersebut disiapkan untuk para pemilik suara guna menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

"Ini mengingatkan kami pada cara-cara lama yang pada masa lalu digunakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa," ujar Herzaky dalam keterangan tertulis, Kamis (4/2/2021).

"Masih lekat dalam ingatan kita, beberapa partai yang terlambat mengantisipasi sehingga akhirnya terjadi KLB dan dualisme kepengurusan yang melemahkan partai," kata dia.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Kudeta AHY, Bagaimana Peluangnya Menilik AD/ART Demokrat?

Ia menduga, sejumlah mantan kader telah digunakan sebagai kaki tangan untuk melakukan penetrasi pada struktur organisasi partai.

Namun, Herzaky menegaskan bahwa seluruh jajaran kepengurusan DPD dan DPC sepakat untuk kompak dan setia pada kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Alhamdulillah, jajaran kepengurusan DPD dan DPC seluruh Indonesia kompak dan setia pada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan kepengurusan hasil Kongres kelima," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com