Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

11 Bulan Pandemi Covid-19, Satgas Akui Masih Ada Pencatatan Data yang Terlambat

Kompas.com - 02/02/2021, 17:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui masih adanya pencatatan data Covid-19 yang mengalami keterlambatan.

Hal itu disampaikan Wiku dalam konferensi pers daring yang digelar pada Selasa (2/2/2021).

Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 genap berlangsung 11 bulan pada Selasa. Hal itu terhitung sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Baca juga: Jubir Satgas Soroti Data Covid-19 Telat, Kebijakan Jadi Tak Efektif

Wiku menyebutkan, hingga saat ini angka kasus positif Covid-19 masih tinggi. Penyebabnya ada sejumlah faktor.

"Saya menyadari bahwa ada berbagai faktor yang menyebabkan angka kasus positif masih tinggi. Termasuk (karena) pencatatan data yang terlambat," ujar Wiku dalam tayangan konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden.

"Sehingga data kasus pada waktu yang lalu baru tercatat sekarang," tuturnya.

Meski demikian, Wiku mengingatkan bahwa kondisi ini tidak serta-merta meniadakan fakta bahwa tingkat penularan Covid-19 masih tinggi di Indonesia.

Wiku menyebut Covid-19 masih menjadi ancaman besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

"Covid-19 masih jadi ancaman besar bagi masyarakat dan perekonomian kita," tuturnya.

Baca juga: 11 BULAN PANDEMI: Tambah 10.379, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.099.687

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif menekan kasus Covid-19.

Pria yang akrab disapa Emil itu berpendapat, PPKM tidak efektif lantaran akurasi data kasus Covid-19 yang tidak tepat.

Sebagai contoh, banyak penambahan kasus di Jabar yang mayoritas kasus lama.

Bahkan, Emil menyebutkan, ada 10.000 kasus di Jabar yang belum diumumkan oleh pemerintah pusat.

"Saya duga kita membahas data yang kurang tepat. Misalnya (di Jabar) ada 3.000 kasus, padahal 2.000-nya kasus lama. Sehingga kenaikan itu tidak seakurat realita di lapangan. Masih ada lebih dari 10.000 kasus belum terumumkan coba. Jadi datanya sudah ada, terus kapan diumumkan kita juga tidak tahu," kata Emil dalam peresmian Puskesmas Juara di Kabupaten Bekasi, Senin (1/2/2021).

Baca juga: PPKM Dianggap Belum Optimal Tekan Covid-19, Kapolri Terbitkan Telegram

Sebagaimana diketahui, penambahan kasus positif Covid-19 masih terus terjadi hingga 11 bulan masa pandemi.

Pada Selasa, pemerintah melaporkan ada 10.379 kasus baru Covid-19. Sehingga akumulasi kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.099.687 kasus.

Dari jumlah tersebut diketahui kasus aktif sebanyak 175.349 kasus atau setara dengan 16 persen.

Sementara itu, pemerintah juga mencatat total pasien sembuh dari Covid-19 sebanyak 896.530 orang.

Adapun total jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 dilaporkan sebanyak 30.581 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com