Kompas.com - 02/02/2021, 17:40 WIB
Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai berubah-ubahnya angka ambang batas parlemen atau parliementary threshold merupakan bentuk gangguan terhadap demokrasi.

Fahri berpendapat, peraturan-peraturan mengenai pemilu semestinya tidak sering diubah-ubah karena dinilai dapat mengganggu stabilitas demokrasi.

"Seharusnya, peraturan tentang pemilu itu tidak perlu terlalu sering berubah, naik turun naikturun persentase naik turun naik turun. Sesungguhnya itu sebenarnya merupakan gangguan yang terus-menerus terhadap demokrasi kita," kata Fahri saat dihubungi, Selasa (2/2/2021).

Hal itu disampaikan Fahri menanggapi proses revisi UU Pemilu yang salah satunya mengatur perubahan angka parliamentary threshold.

Baca juga: Perludem: Pembahasan RUU Pemilu Relevan dan Penting Dilakukan

Fahri menuturkan, yang menjadi prioritas dalam revisi UU Pemilu semestinya bukanlah soal perubahan angka ambang batas parlemen, melainkan ketentuan untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat mencederai pemilu.

Misalnya mengantisipasi terjadinya politik uang serta berbagai kecurangan yang dapat terjadi pada sebelum, saat, dan setelah pemilu.

Mantan Wakil Ketua DPR itu melanjutkan, revisi UU Pemilu sebaiknya juga memuat ketentuan agar semua orang dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih.

"Itulah hal-hal besar yang harusnya dipikirkan di dalam perubahan Undang-Undang Pemilu, bukan sekadar naik turun angka naik turun angka yang sebenarnya tidak terlalu penting dan tidak relevan," kata dia.

Ia pun mengusulkan agar peraturan-peraturan soal pemilu dibakukan supaya tidak terlalu sering diubah setiap menjelang hajatan pemilu.

"Alangkah baiknya apabila Presiden membakukan agar peraturan tidak terlalu sering diubah sehingga kita membuat peraturan yang lebih permanen, bahkan mungkin apabila itu dimasukkan sebagai desain dari konstitusi kita," ujar Fahri.

Baca juga: Mengurai Polemik Pilkada Serentak, Perbedaan UU Pilkada dan Draf RUU Pemilu

Diketahui, dalam Pasal 217 Rancangan Undang-Undang Pemilu disebut bahwa ambang batas parlemen berada di angka 5 persen.

"Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 5 % (lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR," demikian kutipan pasal tersebut.

Sementara itu, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ambang batas parlemen berada di angka 4 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Nasional
Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Nasional
Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Nasional
Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Nasional
Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X