Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Prediksi Vaksinasi Covid-19 Warga Mulai Pertengahan Februari

Kompas.com - 27/01/2021, 09:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 tahap awal diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan.

Setelahnya, vaksinasi akan dilanjutkan ke TNI dan Polri, petugas pelayan publik, baru ke masyarakat umum.

Ditargetkan, vaksinasi ke masyarakat bisa dimulai pertengahan bulan depan.

Baca juga: Menkes, Panglima TNI, hingga Pedagang Pasar, Ini Peserta Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

"Pertama memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat, ini prioritas. Kemudian nanti berikutnya TNI, Polri, dan pelayan publik serta masyarakat nanti berbarengan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).

"Saya kira di bulan Februari pertengahan sudah bisa masuk ke sana," tuturnya.

Jokowi pun berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus meski vaksinasi sudah dimulai.

Ia meminta seluruh pihak terus disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Baca juga: Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua di Lengan Kiri

"Ini penting karena kuncinya juga ada di situ. Selain vaksinasi, kunci yang kedua adalah menjaga protokol kesehatan," ujarnya.

Adapun penduduk Indonesia yang akan menerima vaksin Covid-19 diperkirakan mencapai 182 juta atau 70 persen dari total jumlah penduduk.

Jokowi menargetkan, seluruh proses vaksinasi selesai dalam waktu kurang dari setahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com