Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Kompas.com - 26/01/2021, 19:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Fenomena penuhnya rumah sakit rujukan Covid-19 kini menjadi kenyataan yang harus dihadapi masyarakat sekaligus tenaga kesehatan di tengah pandemi yang masih melanda.

Mereka yang anggota keluarganya terpapar Covid-19 dengan gejala sedang hingga berat pun harus kesulitan mencari-cari rumah sakit yang masih memiliki tempat tidur isolasi.

Tak jarang mereka harus lebih dulu mendatangi lebih dari lima rumah sakit untuk mencari tempat isolasi yang masih memiliki daya tampung. Bahkan ada yang baru mendapatkan tempat untuk isolasi di rumah sakit kesepuluh yang mereka datangi.

Baca juga: Rumah Sakit di Jakarta Penuh, Wisma Atlet Kesulitan Rujuk Pasien Covid-19 Gejala Berat

Ada pula pasien yang sampai mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan mencari rumah sakit rujukan Covid-19 untuk tempat isolasi.

Sesumber pemerintah

Padahal jauh hari sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto pernah menyatakan tidak ada kapasitas layanan kesehatan yang terbatas dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.

Airlangga saat itu memastikan pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menyediakan fasilitas kesehatan terkait penanganan pandemi.

"Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah mempunyai dana yang cukup," kata Airlangga di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Kendati pemerintah menyatakan memiliki dana yang cukup, Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi mengeluhkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang belum membayar tagihan uang perawatan pasien Covid-19 ke RS Swasta hingga puluhan miliaran rupiah.

"Satu rumah sakit saja bisa puluhan miliar. Ya beberapa miliar ya. Nah ini yang teman perlu suntikan dana itu," kata Ichsan.

Baca juga: LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Dia mengatakan, klaim pembayaran untuk pasien Covid-19 belum cair hingga saat ini karena anggaran untuk perawatan pasien Covid-19 belum cair.

Padahal, kata Ichsan, beberapa rumah sakit sudah mengeluh tidak mendapat pembayaran atas perawatan pasien Covid-19 berbulan-bulan.

"Kami RS kendala sekarang adalah pembayaran. Pembayaran ini yang untuk klaim ini dengan alasan anggaran belum turun. Jadi beberapa bulan ini klaim kami banyak yang belum dibayar," kata Ichsan.

Dia menambahkan, dampak keterlambatan pembayaran klaim terasa pada rumah sakit swasta kecil.

"Sehingga RS swasta yang kecil-kecil agak terengah-engah," ucap Ichsan.

Baca juga: Kerja Sama dengan BNPB, Pemkot Bogor Bangun Rumah Sakit Lapangan untuk Pasien Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com