Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Mereka yang anggota keluarganya terpapar Covid-19 dengan gejala sedang hingga berat pun harus kesulitan mencari-cari rumah sakit yang masih memiliki tempat tidur isolasi.

Tak jarang mereka harus lebih dulu mendatangi lebih dari lima rumah sakit untuk mencari tempat isolasi yang masih memiliki daya tampung. Bahkan ada yang baru mendapatkan tempat untuk isolasi di rumah sakit kesepuluh yang mereka datangi.

Ada pula pasien yang sampai mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan mencari rumah sakit rujukan Covid-19 untuk tempat isolasi.

Sesumber pemerintah

Padahal jauh hari sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto pernah menyatakan tidak ada kapasitas layanan kesehatan yang terbatas dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.

Airlangga saat itu memastikan pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menyediakan fasilitas kesehatan terkait penanganan pandemi.

"Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah mempunyai dana yang cukup," kata Airlangga di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Kendati pemerintah menyatakan memiliki dana yang cukup, Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi mengeluhkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang belum membayar tagihan uang perawatan pasien Covid-19 ke RS Swasta hingga puluhan miliaran rupiah.

"Satu rumah sakit saja bisa puluhan miliar. Ya beberapa miliar ya. Nah ini yang teman perlu suntikan dana itu," kata Ichsan.

Dia mengatakan, klaim pembayaran untuk pasien Covid-19 belum cair hingga saat ini karena anggaran untuk perawatan pasien Covid-19 belum cair.

Padahal, kata Ichsan, beberapa rumah sakit sudah mengeluh tidak mendapat pembayaran atas perawatan pasien Covid-19 berbulan-bulan.

"Kami RS kendala sekarang adalah pembayaran. Pembayaran ini yang untuk klaim ini dengan alasan anggaran belum turun. Jadi beberapa bulan ini klaim kami banyak yang belum dibayar," kata Ichsan.

Dia menambahkan, dampak keterlambatan pembayaran klaim terasa pada rumah sakit swasta kecil.

"Sehingga RS swasta yang kecil-kecil agak terengah-engah," ucap Ichsan.

Sedangkan di sisi lain, pemerintah terus mendesak agar semua rumah sakit termasuk rumah sakit swasta ikut memperluas kapasitas tempat tidur dan peralatan kesehatan untuk pasien Covid-19.

ARSSI sendiri, lanjut Ichsan, berharap pemerintah bisa segera membayar uang klaim tersebut agar penanganan Covid-19 tidak terganggu dan penambahan tempat tidur bisa segera terlaksana.

"Di satu sisi kita harus memperluas tempat tidur, harus mempersiapkan nakes dan lain-lain, tapi di satu sisi kami harapkan klaim kami cepat dibayar ya," kata Ichsan.

Ichsan mengatakan, saat ini ada sekitar 300 rumah sakit swasta yang terdata sebagai RS rujukan Covid-19 dengan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Kesehatan.

Namun ada banyak rumah sakit yang ikut merawat pasien Covid-19 yang tidak dalam SK Kemenkes.

Rumah sakit nyaris kolaps

Sementara itu melansir BBC News Indonesia, Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Lia Gardenia Partakusuma, mengatakan saat ini rumah sakit di Pulau Jawa dan Bali dalam kondisi nyaris kolaps.

Itu ditandai dengan terus bertambahnya pasien Covid-19 dengan kondisi sakit sedang dan berat yang meninggal di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) lantaran tidak bisa dirawat dengan pelayanan yang optimal di kamar ICU.

Kondisi seperti ini, kata Lia, sudah berlangsung satu bulan belakangan.

"Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah itu sulit sekali, kita temui sejumlah rumah sakit sudah 100 persen hunian untuk ICU dan ruang isolasi. Kalau enggak ditambah belakangan ini, maka sudah penuh," tutur Lia sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia, Minggu (24/1/2021).

"Jadi cukup banyak pasien ditempatkan di IGD dengan fasilitas seadanya akhirnya sampai meninggal di IGD. Itu yang kasihan. Kita hanya bisa menampung sementara fasilitas yang dibutuhkan tak ada. Itu membuat stres rumah sakit, kami tak bisa memberikan pelayanan terbaik,” lanjut dia.

Ia mengkhawatirkan jika penambahan kasus baru Covid-19 terus-menerus terjadi dan tak sebanding dengan kapasitas tempat tidur rumah sakit, maka seluruh rumah sakit di Indonesia dalam sepekan mendatang akan kolaps.

Itu artinya, rumah sakit tidak dapat menerima pasien baru dan memberikan pelayanan dengan semestinya.

Sebabnya okupansi atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit di kota-kota besar sudah melampaui standar yakni antara 70-80 persen.

Sementara di daerah-daerah mencapai 90-100 persen. Hal itu juga akan berdampak pada pasien selain Covid-19 yang juga membutuhkan perawatan intensif.

"Seperti di Tangerang Selatan itu sudah 100 persen okupansinya. Beberapa rumah sakit di Jawa Barat juga penuh, di Jawa Tengah juga penuh. Jadi kami terpaksa mengkonversi, yang tadinya buat pasien biasa jadinya untuk isolasi. Banyak rumah sakit yang melakukan itu,” kata Lia.

"Ini kan tidak sehat ya, kasihan pasien bukan Covid jadinya mereka dinomorduakan,” lanjut Lia.