Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Sangat Nyata untuk Petani dan Nelayan

Kompas.com - 26/01/2021, 10:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dampak perubahan iklim tengah dirasakan dalam kehidupan masyarakat saat ini. 

Terutama, kata dia, dampak itu dirasakan oleh para nelayan, petani, dan masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.

"Dampak (perubahan) iklim sangat nyata di hadapan kita, apalagi untuk negara-negara kepulauan seperti Indonesia," ujar Jokowi dalam sambutannya untuk "Climate Adaptation Summit 2021" yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/1/2021).

"Perubahan siklus iklim mengharuskan petani dan nelayan beradaptasi menghadapi ketidakpastian," lanjutnya.

Salah satu dampak perubahan iklim yaitu meningkatnya permukaan air laut, sehingga mengharuskan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau kecil untuk dapat tetap bertahan.

Baca juga: Jokowi Bertolak ke Sumsel Resmikan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang

Selain itu, perubahan iklim juga dinilai turut menjadi penyebab meningkatnya bencana alam, khususnya banjir dan kekeringan.

"Ini mengharuskan rakyat bersiap siaga. Pandemi Covid-19 membuat tantangan semakin kompleks dan berat," tutur Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan semua pihak harus mengambil langkah luar biasa untuk menghadapi dampak perubahan iklim.

Pertama, semua negara harus memenuhi kontribusi nasional dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Kedua seluruh potensi masyarakat harus digerakkan dalam mengatasi perubahan iklim.

Baca juga: Jokowi Tunjuk BKKBN Pimpin Percepatan Penurunan Stunting

Di Indonesia sendiri, masyarakat dilibatkan dalam program "Kampung Iklim" yang mengajak puluhan ribu desa.

Ketiga, kemitraan global antara negara besar, menengah dan berkembang harus diperkuat.

"Keempat, kita harus terus meningkatkan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com