Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Kompas.com - 21/01/2021, 12:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan prediksinya terkait sejumlah industri yang akan bertahan di masa pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan dalam 11th Kompas 100CEO Forum 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (21/1/2021).

"Kalau ada yang bertanya industri apa sih yang akan bertahan? Kalau saya melihat dan ini perlu kita kembangkan, satu pangan, kedua farmasi dan RS, ketiga teknologi, lalu jasa keuangan dan pendidikan," ujar Jokowi.

Meski industri pangan sangat potensial, Jokowi tetap mengingatkan kondisi Indonesia yang hingga kini masih banyak mengimpor bahan pangan.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Kesiapan Vaksin Covid-19 Jangan Terlambat

Sebagai contoh, Jokowi menyebut, Indonesia masih harus mengimpor jutaan ton gula. Padahal, sumber daya di dalam negeri mampu untuk mencukupi kebutuhan gula.

"Kedelai kita juga impor padahal memiliki lahan yang sangat luas. Jagung yang masih impor juga jutaan ton ini perlu diselesaikan," tutur Jokowi.

Kemudian Indonesia juga masih harus memgimpor bawang putih karena produsen dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk asing.

Oleh karena itu, Jokowi mengajak pelaku ekonomi mencari jalan keluar terhadap kondisi ini.

"Di sisi itu saya ajak agar para CEO bisa merancang sebuah pola kerja sama antara yang besar dengan para petani. Sehingga komoditas yang tadi saya sampaikan bisa kita selesikan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyinggung industri farmasi di Indonesia yang juga masih menggunakan 85 persen bahan baku impor.

Baca juga: Yakin Vaksinasi Selesai Kurang dari Setahun, Jokowi: Ada 30.000 Vaksinator dan 10.000 Puskesmas

Dia pun meminta supaya bahan baku farmasi bisa dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri.

Sementara itu untuk industri teknologi, Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang untuk mobil listrik lewat baterai lithium yang bisa menggunakan bahan baku nikel.

"Itu nikelnya kita miliki. Saya kira peluang ini harus kita lihat dan kita dorong agar bisa segera dilaksanakan supaya berkontribusi besar bagi negara," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com