Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Lelang 3 Mobil Eks Wali Kota Tomohon Rp 591,1 Juta

Kompas.com - 19/01/2021, 15:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pemasukan sebesar Rp 591,18 juta ke kas negara hasil lelang tiga unit mobil yang dirampas dari mantan Wali Kota Tomohon Jefferson Soleiman Montesqiu.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lelang dilakukan oleh KPK dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, Senin (18/1/2021).

"Telah melaksanakan lelang barang rampasan dari milik Terpidana Jefferson Soleiman Montesquieu Rumanjar berdasarkan putusan MA Nomor: 21 K/Pid.Sus/2017 tanggal 29 Maret 2017,dengan laku dan terjualnya 3 unit mobil," kata Ali, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: KPK Kembali Panggil Istri Nurhadi Sebagai Saksi Perintangan Penyidikan

Tiga unit mobil yang laku terjual itu adalah Jeep Wran 3.8L AT dengan harga Rp 400 juta, Toyota Jeep jenis FJ40RV.UC tahun 1979 dengan harga Rp 151 juta, serta Toyota Avanza 1300 G tahun 2006 dengan harga Rp 40,1 juta.

Ali menambahkan, pada Senin (11/1/2021), KPK juga menyetorkan Rp 240 juta ke kas negara sebagai hasil rampasan dari pengusaha Hong Artha John Alfred yang merupakan terpidana kasus suap proyek Kementerian PUPR.

"KPK akan terus melakukan lelang barang rampasan dan penagihan uang pengganti kepada para napi koruptor yang perkaranya ditangani KPK untuk memberikan pemasukan bagi kas negara," kata Ali.

Jefferson adalah terpidana kasus korupsi APBD Kota Tomohon 2006-2008. Ia terbukti memerintahkan anak buahnnya menarik kas daerah Tomohon sebesar Rp 30,8 miliar untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, Jefferson juga terbukti menggunakan dana bantuan sosial untuk membayar tagihan tiket pribadi dan keluarga sebesar Rp 1,8 miliar serta pembelian karangan bunga untuk keperluan Jefferson dan keluarga sebesar Rp 702,2 juta.

Baca juga: Kasus Harun Masiku, KPK Panggil Seorang Pengacara sebagai Saksi

Atas perbuatannya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan kepada Jefferson.

Selain itu, Jefferson juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 33,7 miliar dikurangi uang yang telah disita dan dikembalikan ke BPK sebesar Rp 2,7 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com