Anggota Komisi IX: Jangan Sampai Vaksin Covid-19 Dikomersialisasikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengingatkan kepada pemerintah agar pengadaan vaksin Covid-19 tidak dikomersialisasikan.

Ribka menegaskan, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

"Saya cuma mengingatkan nih, kepada menteri, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh," kata Ribka.

Baca juga: Menkes: Vaksinasi Covid-19 Lansia Maret-April, Tunggu Pfizer dan AstraZeneca

Menurut Ribka, sejak awal pandemi Covid-19, berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan rawan disalahgunakan untuk kepentingan bisnis. Ia menyebut soal alat pelindung diri (APD) hingga tes Covid-19.

"Dari Maret lalu saya sudah ngomong dalam rapat ini, begitu Covid-19 ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini karena sekarang sudah bukan masanya APD, nanti ramai (soal) obat," ucapnya.

Ia sendiri masih meragukan kualitas dan keamanan vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Tanah Air.

Sejauh ini, vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM yaitu vaksin Covid-19 produksi Sinovac. MUI juga sudah mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin tersebut.

"Saya tetap tidak mau divaksin. Mau sampai yang 63 tahun bisa divaksin, misalnya pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi lima juta, mending saya bayar," ujar Ribka.

Baca juga: Menkes Minta RS Tingkatkan Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 Jadi 30-40 Persen

Ribka pun mempertanyakan penganggaran program vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat yang direncanakan pemerintah. Sebab, kata dia, harga vaksin Covid-19 yang dibeli pemerintah dari berbagai perusahaan berbeda-beda.

Hingga saat ini, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan Pfizer. Ada pula kerja sama multilateral dengan fasilitas Covax/Gavi.

"Saya tanya, ini yang mau digratisin semua rakyat ini yang mana? Kan ada lima macam. Ada yang harga Rp 584.000, ada yang Rp 292.000, ada yang Rp 116.000, ada yang Rp 540.000. Sampai Rp 1.080.400, ada yang Rp 2.100.000. Pasti yang murah kalau orang miskin," kata Ribka.