Santer Nama Komjen Listyo Sigit Dipilih Jokowi Jadi Kapolri, Mahfud: Masih Tebak-tebak Buah Nangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara atas kian menguatnya nama Kepala Bareskrim Komjen Pol Listyo Sigit dipilih Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri berikutnya.

Menurut Mahfud, isu mengerucutnya nama Listyo sebagai penerus Jenderal Pol Idham Azis tak ubahnya sekadar spekulasi semata.

"Nama calon Kapolri yang beredar di media sekarang masih tebak-tebak buah nangka alias spekulasi," ujar Mahfud dikutip dari akun twitternya, @mohmahfudmd, Selasa (12/1/2021).

Ia menyatakan Presiden hingga kini belum mengirimkan satu pun nama calon Kapolri ke DPR.

Baca juga: Jadi Calon Kuat Kapolri Pilihan Jokowi, Ini Tanggapan Komjen Listyo Sigit

Karena itu, sejauh ini belum ada yang mengetahui nama yang kelak akan menjadi pilihan Jokowi.

"Sampai saat ini Presiden belum mengirim nama calon Kapolri ke DPR. Belum ada yang tahu siapa calon Kapolri kita. Sebab, Presiden masih terus mempertimbangkan secara seksama siapa yang paling tepat untuk jabatan tersebut," kata Mahfud.

Hingga saat ini, nama calon kapolri pengganti Idham tersebut masih menjadi misteri. Penunjukan kapolri memang menjadi hak prerogatif seorang Presiden.

Presiden Jokowi sendiri telah menerima rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Baca juga: Profil Komjen Listyo Sigit Prabowo, Eks Ajudan Jokowi yang Kini Calon Kapolri

Total terdapat lima nama jenderal polisi berbintang tiga atau komisaris jenderal yang diusulkan Kompolnas kepada Jokowi.

Selain Listyo, nama-nama lainnya adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto.

Nantinya, Presiden bakal mengirim surat kepada DPR yang berisi nama calon kapolri. Calon itu selanjutnya akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar DPR.

Adapun DPR dapat menolak atau menyetujui usulan Presiden.