Ridwan Kamil Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Kebijakan PPKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan Pemberlakukan Pembatasan Masyarakat (PPKM) dalam rangka pengendalian Covid-19.

Menurut pria yang akrab disapa Emil itu, PPKM tidak jauh berbeda dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Pendekatan ini sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir sama seperti yang kita lakukan di PSBB," kata Emil, dalam diskusi daring, Sabtu (9/1/2021).

Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Persentase Kematian akibat Covid-19 di Jabar Lebih Rendah dari Nasional

Emil mengatakan, tidak ada perbedaan signifikan antara PSBB dan PPKM. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dengan kebijakan tersebut.

"Bedanya hanya satu ya, yaitu kegiatan sosial budaya dan fasilitas umum itu tidak boleh berkoperasi dan berkegiatan. Itu aja," ujarnya.

"Lain-lain ibadah boleh tapi dibatasi, ekonomi boleh tapi dibatasi dan lain-lain," ucap Emil.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah menetapkan kebijakan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021.

Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) beserta seluruh elemen masyarakat mematuhi kebijakan PPKM.

"Perlu dipahami saat ini kita kembali menerapkan tahapan menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, yaitu tahap prakondisi. Timing, prioritas dan koordinasi pusat -daerah," kata Wiku dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19, Pemprov Jabar Tambah 3.000 Ruang Isolasi Selain Rumah Sakit

Ia menjelaskan, PPKM fokus pada beberapa sektor, yaitu tempat kerja atau perkantoran, kegiatan belajar mengajar, restoran atau tempat makan, mal atau pusat perbelanjaan dan tempat ibadah.

Untuk sektor esensial dan kegiatan konstruksi diizinkan tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Wiku meminta, PPKM harus terus dilakukan pengawasan dan evaluasi agar dapat ditentukan langkah selanjutnya.

Sebab, kata Wiku, jumlah kasus Covid-19 secara nasional akan menurun drastis apabila peningkatan kasus positif di Jawa dan Bali dapat dikendalikan dengan baik.

"Dan ini tentunya menjadi modal penting agar masyarakat kembali produktif," imbuh Wiku.