Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi Bahaya Covid-19 ke Masyarakat

Kompas.com - 08/01/2021, 17:54 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Andrinof Achir Chaniago meminta pemerintah menggencarkan sosialiasi bahaya Covid-19 serta protokol kesehatan, terutama ke para pelaku sektor informal dan masyarakat umum lainnya.

Menurut dia, banyak masyarakat umum dan pelaku sektor informal yang abai dengan protokol 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak).

"Sosialisasi harus terus dilakukan. Jangan ada yang dikendurkan. Harus terus diungkap pesan-pesan yang membuat masyarakat takut dan mengerti bahaya Covid-19," kata Andrinof dalam talkshow daring yang disiarkan BNPB, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi Mutu dan Manfaat Vaksin Covid-19

Andrinof mengatakan, kesadaran masyarakat tentang Covid-19 harus ditingkatkan. Ia berharap masyarakat sadar betul bahwa Covid-19 bisa menyebabkan kematian.

"Jangan tunggu keluarga mereka kena atau orang terdekat mereka kena baru sadar," ujarnya.

Sementara itu, menurut Andrinof, pelaku sektor formal baik pemerintahan maupun swasta cenderung lebih tertib. Sebab, mereka memiliki pengawasan yang lebih teratur dan ketat.

"Di sektor formal baik pemerintah maupun swasta lebih mudah mengendalikannya. Sejumlah perusahaan terus melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk menerapkan sistem kontrol 24/7 kepada karyawannya dan itu efektif," tuturnya.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, IDI Siap Bantu Sosialisasi

Kendati demikian, dia juga mengingatkan pengawasan di sektor formal agar terus dioptimalkan.

Andrinof mengatakan, perusahaan dapat saling transfer pengetahuan tentang pencegahan penularan Covid-19 yang efektif dan inovatif.

"Itu bisa dilihat dan ditransfer dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Malah bs dipakai komunitas atau kelompok atau asosiasi lain yang terorganisir. Termasuk sekolah, lembaga pendidikan, dan lain-lain," kata Andrinof.

Baca juga: RS Penuh, Jokowi Batasi Jawa-Bali

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com