Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi Mutu dan Manfaat Vaksin Covid-19

Kompas.com - 04/01/2021, 15:03 WIB
Pekerja dengan penjagaan petugas kepolisian melakukan bongkar muat Envirotainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac setibanya dari Beijing di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (31/12/2020). Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac kembali tiba di Indonesia yang selanjutnya dibawa ke Bio Farma Bandung untuk dilakukan uji klinis. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.
ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALPekerja dengan penjagaan petugas kepolisian melakukan bongkar muat Envirotainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac setibanya dari Beijing di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (31/12/2020). Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac kembali tiba di Indonesia yang selanjutnya dibawa ke Bio Farma Bandung untuk dilakukan uji klinis. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengingatkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara meluas soal mutu, manfaat, dan keamanan vaksin Covid-19.

Ia menegaskan, jangan sampai ada masyarakat yang tidak paham dengan program vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah.

"Sosialisasi sangat perlu. Bisa dilakukan oleh jaringan pemerintah sampai ke tingkat desa. Ada juga puskesmas dan puskesmas pembantu yang bisa dimanfaatkan. Tentu bisa juga memanfaatkan rumah-rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (4/1/2021).

Baca juga: 4.000 Tenaga Kesehatan di Banten Tidak Dapat Vaksin Covid-19, Ini Penyebabnya

Selain soal mutu, manfaat, dan keamanan, yang juga tidak kalah penting yaitu sosialisasi soal teknis pelaksanaan vaksinasi.

Menurut Saleh, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang rinci soal pemberian dosis vaksin dan waktu pemberiannya.

"Jika dibutuhkan dua kali injeksi, perlu dijelaskan kapan keduanya dilakukan? Apakah bersamaan, atau diselingi waktu tertentu," ucapnya.

Berikutnya, kata Saleh, pemerintah juga perlu menjelaskan soal kehalalan vaksin. Sebab, faktor kehalalan ini kerap menjadi perdebatan di masyarakat.

"Untuk menghindari polemik, sebaiknya persoalan ini dijelaskan terlebih dahulu," kata dia.

Selanjutnya, Saleh meminta pemerintah juga menyosialisasikan hal-hal yang terkait dengan KIPI (kejadian ikutan pasca-imunisasi). Misal, jika terjadi KIPI, hal apa saja yang perlu dilakukan sehingga tidak masyarakat tidak cemas dan panik.

"Tidak mudah melakukan vaksinasi bagi 181,5 juta WNI. Pasti akan banyak problem di sana sini. Itu yang perlu diantisipasi sejak awal sebelum program vaksinasi ini dijalankan," ujar Saleh.

Baca juga: Jokowi Berharap Vaksinasi Covid-19 Beriringan dengan Disiplin Protokol Kesehatan

Sebanyak 3 juta dosis vaksin Covid-19 produksi Sinovac telah tiba di Indonesia hingga akhir Desember 2020. Menurut rencana, vaksin yang tersedia itu akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan setelah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM.

Sementara itu, jutaan dosis lainnya akan tiba dan diberikan kepada masyarakat yang menjadi target penerima vaksin secara bertahap.

Selain Sinovac, Indonesia telah menyetujui enam produk vaksin Covid-19 lainnya, yaitu yang berasal dari Moderna, Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer/BioNTech, dan Novavax.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

Nasional
Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Nasional
Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Nasional
Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Nasional
Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Nasional
Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Nasional
UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Nasional
UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X