Anggota Komisi IX: Evaluasi Dulu PSBB, Lockdown Jadi Pilihan Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Rahmad Handoyo mengatakan, lockdown atau karantina wilayah bisa menjadi pilihan terakhir pemerintah sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Namun, ia mengatakan, sebelum menerapkan lockdown, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Langkah PSBB yang diperluas baru-baru ini pemerintah akan evaluasi seperti apa, kalau ternyata seperti itu masih penambahan tinggi, mengambil langkah lockdown pilihan terakhir karena dengan evaluasi itu kita bisa mengukur bagaimana keberhasilannya," kata Rahmad saat dihubungi, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Saat Jokowi Ingatkan Potensi Indonesia Lockdown karena Situasi Pandemi yang Tak Kunjung Membaik

Rahmad menilai, peringatan lockdown yang disampaikan Presiden Jokowi bukan tanpa dasar.

Ia mengatakan, persoalan dalam upaya menekan kasus Covid-19 adalah kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

"Banyak menganggap hal itu sepele pandemi ini tidak ada takutnya seolah-olah tidak ada pandemi," ujarnya.

Lebih lanjut, Rahmad menilai, dengan peringatan lockdown yang disampaikan Presiden Jokowi, diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

"Presiden memberikan peringatan lockdown harus kita perhatikan bersama bahwa itu pilihan kita mau kita tertib protokol kesehatan untuk melindungi kita, atau kita ingin lockdown total," pungkasnya.

Secara terpisah, anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, lockdown sangat memungkinkan diberlakukan pemerintah, jika itu menjadi pilihan agar dapat menyelamatkan rakyat.

"Sangat mungkin (lockdown) jika bisa menyelamatkan rakyat, kita jangan mengulang kelambanan kita saat pertama dulu virus masuk ke Indonesia," kata Mufida saat dihubungi, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Indonesia Might Enter Another Lockdown After Covid-19 Cases Surge

Mufida mengatakan, melihat perkembangan kasus harian Covid-19 yang semakin bertambah, sudah semestinya pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan yang lebih tegas.

Selain itu, ia meminta pemerintah meningkatkan pengetesan, pelacakan kontak, dan perawatan atau 3T (testing, tracing dan treatment).

"Serta penambahan Fasyankes, alkes dan obat-obatan," ujar Mufida.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyinggung soal kemungkinan Indonesia lockdown sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang belum kunjung membaik.

Hal itu disampaikannya saat berbicara dalam rapat terbatas bersama menteri dan gubernur yang disiarkan dalan live Instagram Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).