Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Balai Ekonomi Desa ala Borobudur Bisa Direplikasi ke Daerah Lain

Kompas.com - 06/01/2021, 13:20 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta balai ekonomi desa (balkondes) yang ada saat ini direplikasi ke daerah lainnya di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf ketika bertemu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno di kediaman dinas wapres, Selasa (5/1/2021) sore.

"Jadi balai ekonomi desa itu jadi tempat pariwisata alam desa-desa di sekitar Magelang. Itu semacam rumahan, tapi indah dibuat bersih," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada wartawan, Selasa malam.

"Itu sekarang diminati banyak orang. Wapres meminta supaya itu direplikasi di berbagai daerah lain," kata dia.

Baca juga: Sandiaga Bertemu Menkes, Bahas Percepatan Pemulihan 17 Sektor Parekraf

Selama ini, balkondes itu menjadi salah satu aset pariwisata di sekitar obyek wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah.

Permintaan Wapres tersebut, kata dia, dalam rangka melaksanakan destinasi super-prioritas yang menjadi salah satu program Menparekraf.

Beberapa waktu belakangan, Menparekraf Sandiaga Uno juga berkeliling ke beberapa daerah untuk meninjau daerah-daerah pariwisata. Antara lain Bali, Toba, hongga rencananya akan datang ke Nusa Tenggara Barat (NTB)

Hasil kunjungannya tersebut memberikan ide bagaimana agar ekonomi bangkit dari pariwisata.

"Angle yang dia kemukakan itu ingin membangkitkan industri kreatifnya terlebih dahulu," kata dia.

Baca juga: Soal Pembukaan Pariwisata Bali untuk Turis Asing, Ini Kata Sandiaga

Dalam ekonomi kreatif, kata dia, ada tiga yang difokuskan, yaitu kriya (kerajinan), fashion, dan kuliner setelah pariwisata bangkit kembali.

Adapun kunjungan-kunjungan Menparekraf tersebut dilakukan dalam rangka menyerap asiprasi dari lapangan untuk membangkitkan ekonomi kreatif (ekraf).

"Wapres sangat senang kalau itu kemudian diarahkan ke ekraf karena memang justru selama ini yang menjadi fokus Wapres di situ," ucap Masduki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com