Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persi Harap Pemerintah Sediakan Tempat Isolasi Covid-19 Selain Rumah Sakit

Kompas.com - 06/01/2021, 12:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia G Partakusuma berharap pemerintah dapat menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat.

Hal-hal tersebut di antaranya menyampaikan kepada masyarakat terkait urutan prioritas pelayanan perawatan kesehatan di rumah sakit.

"Kita harap pemerintah beri pengertian. Oleh karena itu kami harap, selalu disampaikan bahwa ada urutan prioritas di kami bahwa yang kami rawat itu adalah yang sedang, berat sampai kritis. Baru itu masuk RS," kata Lia saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Menurutnya, hal ini dilakukan karena banyaknya masyarakat yang terpapar Covid-19 khawatir melakukan isolasi mandiri di rumah.

Baca juga: Kapasitas RS Covid-19 Menipis, Perhimpunan RS Bersiaga dan Minta Ini ke Pemerintah

Ia sendiri mengaku setiap hari selalu ada masyarakat yang menghubungi Persi menanyakan terkait kapasitas di rumah sakit.

Melihat kondisi tersebut, Lia berharap pula agar Pemerintah Provinsi dapat cepat bergerak untuk mencari tempat isolasi selain rumah sakit.

"Karena kan kadang masyarakat merasa khawatir kalau di rumah. Nah, ini Pemprov diharapkan bisa menyediakan tempat-tempat alternatif selain rumah sakit. Ada petugas kesehatan di sana yang selalu memantau," ucapnya.

"Mohon bantuan Satgas Covid-19 di setiap provinsi untuk mendukung agar apabila ada permasalahan antara pasien dengan RS bisa membantu penyelesaiannya," sambung dia.

Baca juga: Satgas: Kapasitas RS untuk Rawat Pasien Covid-19 di 9 Provinsi Sudah Melebihi 70 Persen

Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat di tengah kondisi seperti ini.

Masyarakat, kata dia, dapat diberikan pengertian bahwa mereka semua akan dilayani. Namun, waktu dapat terlayani mungkin akan lebih panjang atau lama.

"Untuk itu kita berharap pemerintah bisa mengatakan kepada masyarakat agar memaklumi dan bersabar, memberikan ketenangan bahwa masyarakat tetap dilayani. Tapi memang waktunya menjadi lebih panjang," jelasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan keterangan Lia, pemerintah telah meminta rumah sakit untuk menambah kapasitas tempat tidur pasien Covid-19 30-40 persen.

Baca juga: Jubir Satgas: Kapasitas RS Pasien Covid-19 Menipis, Kita dalam Kondisi Darurat

"Kementerian Kesehatan meminta rumah sakit-rumah sakit menambah kapasitas tempat tidur Covid-19. Tempat tidur RS 30-40 persen diharapkan dapat diubah menjadi ruang isolasi," ujarnya.

Menurut dia hal ini akan menyulitkan para pasien non Covid-19 yang juga membutuhkan pelayanan kesehatan di RS.

Lia menyebut, penambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 dapat membuat waiting list atau daftar tunggu yang semakin panjang bagi pasien non Covid-19.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuam Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ICU untuk menangani pasien Covid-19 semakin menipis.

Baca juga: Ruang Isolasi Covid-19 di RS Terisi Hampir 90 Persen, Kadinkes Depok: Makin Mencekam

Hal ini, menurut dia, menjadi alarm bagi masyarakat bahwa kondisi pandemi di Indonesia sudah darurat.

"Kondisi keterisian tempat tidur di ruang ICU maupun ruang isolasi di RS jika dilihat secara nasional ini semakin meningkat dan mengkhawatirkan," ujar Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).

"Hal ini dapat menjadi alarm bagi kita bahwa kita saat ini dalam keadaan darurat yang ditandai dengan ketersediaan tempat tidur yang semakin menipis," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com