Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Nilai Blusukan Ala Risma dan Jokowi Harus Jadi Kultur Kepemimpinan Nasional

Kompas.com - 05/01/2021, 20:52 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, kegiatan blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini menunjukkan sikap seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat.

Menurut dia, tradisi menyapa masyarakat secara langsung mesti jadi bagian dari kultur kepemimpinan nasional.

"Tradisi blusukan ini juga dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya ketika beliau menjadi gubenur, sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional kita, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2020).

Baca juga: Ketika Blusukan Risma di Jakarta Tuai Beragam Komentar dan Dianggap Lebay...

Hasto mengatakan, kegiatan blusukan sudah menjadi karakter kepemimpinan Risma sejak menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

Ia berpendapat, apa yang dilakukan Risma merupakan cara membangun harapan bahwa masyarakat miskin tidak merasa ditinggalkan oleh negara.

Ia pun menilai, kepemimpinan Risma terbukti mampu membawa kemajuan keberpihakan bagi rakyat kecil di Kota Surabaya.

"Bu Risma juga kan belum lama dilantik, jadi karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil," ujar dia. 

Hasto menambahkan, kegiatan blusukan Risma sebagai Mensos tak hanya dilakukan di Jakarta.

Ia mencontohkan, Risma sempat berkunjung ke Ponorogo, Jawa Timur, untuk bertemu dengan para penyandang disabilitas pada akhir tahun 2020.

"Apa yang dilakukan Bu Risma merupakan pelaksanaan semangat konstitusi, di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, bagaimana negara hadir, bagaimana keadilan sosial ini dikedepankan," tegas Hasto.

Baca juga: Sesuai Instruksi Risma, Kantor Pos Tanjung Priok Salurkan BST Langsung ke Rumah Penerima

Kegiatan blusukan Risma setelah menjabat sebagai Mensos memang mendapatkan kritik dari sejumlah pihak, misalnya, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.

Ia mengomentari aksi blusukan Risma di Sudirman-Thamrin yang menemukan adanya gelandangan di wilayah tersebut.

Irwandi menegaskan, masalah gelandangan atau tunawisma bukan hanya ada di Jakarta, tetapi juga di seluruh kota besar di Indonesia.

"Saya bukan membela diri. Permasalahan tunawisma itu bukan di Jakarta saja. Ke Surabaya deh, di Medan, di Bandung. Ada enggak kota besar yang enggak ada manusiawi gerobak?" kata Irwandi, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Kasatpol PP Sebut Gelandangan di Sudirman-Thamrin Tak Menetap, Hanya Kebetulan Bertemu Risma

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono juga melemparkan komentar serupa. Dia menilai, aksi blusukan Risma terlalu berlebihan.

"Jangan lebay saja, dikemas berlebihan norak jadinya. Yang dilakukan bu Risma termasuk kategori berlebihan," kata Mujiyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com