Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masuknya Pengusaha ke Kabinet Dinilai Tak Jamin Pemerintahan Bebas Korupsi

Kompas.com - 28/12/2020, 06:45 WIB
Bayu Galih

Editor

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Masuknya nama Sandiaga Uno ke dalam Kabinet Indonesia Maju menambah jajaran pengusaha yang kini menjadi pembantu Presiden Joko Widodo.

Nama Sandiaga kini bergabung bersama sejumlah pengusaha seperti Erick Thohir, Nadiem Makarim, atau Sakti Wahyu Trenggono di kabinet.

Akan tetapi, masuknya sejumlah pengusaha dalam kabinet dinilai tidak menjamin lunturnya potensi korupsi di tubuh pemerintahan. Sebab, ada dua hal yang menjadi pendorong perilaku koruptif pejabat negara.

Baca juga: Deretan Menteri Triliuner di Kabinet Indonesia Maju, Sandiaga Uno Terkaya

"Figur yang memang korup dan sistem yang membuka ruang terjadinya tindakan korupsi," ujar Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, dilansir dari Kontan.co.id, Minggu (27/12).

Meski demikian, Feri menyatakan bahwa dua faktor itu masih bisa diatasi dengan pencegahan. Salah satunya dengan pengecekan latar belakang korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Langkah ini pernah dilakukan Joko Widodo pada awal pemerintahannya bersama Jusuf Kalla. Ketika itu, Jokowi-Kalla melibatkan KPK dalam pembentukan kabinet.

Namun, hal ini tak dilakukan Jokowi dalam penunjukan menteri saat ini. Oleh karena itu perbaikan sistem yang berpotensi menimbulkan korupsi menjadi hal penting.

"Sayangnya sampai saat ini tidak terlihat ada sistem antikorupsi yang dibangun Jokowi untuk kementerian-kementeriannya," ucap Feri.

Baca juga: Tunjuk Sandiaga hingga M Lutfi Jadi Menteri, Jokowi Dinilai Tengah Upayakan Investasi

Adapun, sudah ada dua menteri yang terjaring kasus korupsi di KPK saat kabinet Jokowi bersama Ma'ruf Amin berjalan sekitar satu tahun.

Dua orang itu adalah Juliari Batubara saat menjadi menteri sosial dan Edhy Prabowo saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Juliari terjerat kasus korupsi bantuan sosial. Sedangkan, Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait korupsi benih lobster.

***
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: "Pusako Unad: Menteri pengusaha tak jadi jaminan bebas korupsi" (Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Yudho Winarto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com