Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Vaksin Covid-19 Akhirnya Digratiskan untuk Masyarakat...

Kompas.com - 17/12/2020, 07:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggratiskan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Langkah ini pun mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Terlebih, tujuan dari kegiatan vaksinasi tersebut adalah tercapainya kekebalan komunal atau herd immunity.

Sehingga, masyarakat yang selama ini telah terdampak oleh pandemi Covid-19 dapat segera berangsur-angsur pulih.

Keputusan penggratisan vaksin diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (16/12/2020). Menurut Jokowi, langkah tersebut diambil setelah pihaknya menerima banyak masukan dari masyarakat dan menghitung ulang keuangan negara.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

"Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Vaksin Covid-19 Gratis untuk Masyarakat

Semula, vaksinasi Covid-19 dirancang dalam dua skema, yakni melalui vaksin program atau gratis, dan mandiri atau berbayar. Rencana ini pun mendapat kritikan dari berbagai kalangan dan masyarakat umum.

Dalam pernyataannya Jokowi tak menyebutkan secara detail jenis vaksin apa yang akan digratiskan.

Namun, atas keputusan ini Jokowi menginstruksikan jajarannya di seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk ketersediaan dan program vaksinasi gratis.

"Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujar Jokowi.

Senada dengan Presiden, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengaku, belum dapat mengungkapkan jenis vaksin yang akan digratiskan tersebut. Pihaknya meminta masyarakat menanti keputusan resmi pemerintah perihal rincian vaksin lebih lanjut.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Menkeu Realokasi Anggaran 2021 untuk Vaksin Covid-19 Gratis

"Untuk jenis vaksin apa yang digunakan mohon menunggu keputusan resmi dari pemerintah," ujarnya.

Namun, ia menegaskan, tujuan pemberian vaksin ini untuk mencapai herd immunity. Pemerintah ingin vaksinasi bisa mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19 .

"Vaksin akan digratiskan untuk mencapai herd immunity dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 agar pandemi segera usai," ujar Wiku saat dikonfirmasi Kompas.com.

 

Perlu rencana matang

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah melakukan perencanaan pelayanan vaksinasi dengan matang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com