Kompas.com - 17/12/2020, 07:35 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (14/11/2020). Dokumentasi/Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (14/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggratiskan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Langkah ini pun mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Terlebih, tujuan dari kegiatan vaksinasi tersebut adalah tercapainya kekebalan komunal atau herd immunity.

Sehingga, masyarakat yang selama ini telah terdampak oleh pandemi Covid-19 dapat segera berangsur-angsur pulih.

Keputusan penggratisan vaksin diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (16/12/2020). Menurut Jokowi, langkah tersebut diambil setelah pihaknya menerima banyak masukan dari masyarakat dan menghitung ulang keuangan negara.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

"Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Vaksin Covid-19 Gratis untuk Masyarakat

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Semula, vaksinasi Covid-19 dirancang dalam dua skema, yakni melalui vaksin program atau gratis, dan mandiri atau berbayar. Rencana ini pun mendapat kritikan dari berbagai kalangan dan masyarakat umum.

Dalam pernyataannya Jokowi tak menyebutkan secara detail jenis vaksin apa yang akan digratiskan.

Namun, atas keputusan ini Jokowi menginstruksikan jajarannya di seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk ketersediaan dan program vaksinasi gratis.

"Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujar Jokowi.

Senada dengan Presiden, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengaku, belum dapat mengungkapkan jenis vaksin yang akan digratiskan tersebut. Pihaknya meminta masyarakat menanti keputusan resmi pemerintah perihal rincian vaksin lebih lanjut.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Menkeu Realokasi Anggaran 2021 untuk Vaksin Covid-19 Gratis

"Untuk jenis vaksin apa yang digunakan mohon menunggu keputusan resmi dari pemerintah," ujarnya.

Namun, ia menegaskan, tujuan pemberian vaksin ini untuk mencapai herd immunity. Pemerintah ingin vaksinasi bisa mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19 .

"Vaksin akan digratiskan untuk mencapai herd immunity dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 agar pandemi segera usai," ujar Wiku saat dikonfirmasi Kompas.com.

 

Perlu rencana matang

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah melakukan perencanaan pelayanan vaksinasi dengan matang.

Rahmad meminta layanan vaksin gratis ini disosialisasikan secara menyeluruh ke masyarakat. Terutama soal keamanan dan efektivitas vaksin yang akan diberikan.

"Butuh organisasi, butuh manajemen, butuh persiapan untuk perencanaan yang matang," kata Rahmad dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, Pemerintah Diingatkan Perencanaan dan Manajemen yang Matang

Penting pula bagi pemerintah untuk menyampaikan skala prioritas serta mekanisme pemberian vaksin Covid-19. Serta, imbuh dia, koordinasi antara pemerintah daerah dan rumah sakit dalam pelayanan vaksinasi.

"Saya kira jangan sampai rakyat menunggu-nunggu, bertanya-tanya, sehingga menimbulkan masalah di lapangan," ucap Rahmad.

 

Adapun Presiden mengungkapkan, vaksinasi gratis akan dilakukan secara bertahap, terhitung mulai Januari 2021.

Ada sekitar 70 persen atau 182 juta penduduk Indonesia yang akan divaksin. Besarnya angka ini menyebabkan proses vaksinasi memakan waktu yang tidak sebentar.

"Tapi ini memang perlu tahapan-tahapan, nanti Januari berapa juta (vaksin), Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi pun menegaskan bahwa dirinya akan menjadi orang yang pertama yang divaksin di Indonesia. Hal ini demi memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 aman digunakan.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Gratis Dilakukan Bertahap Mulai Januari 2021

"Terakhir saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya," kata Jokowi.

Terpisah, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menyebut bahwa keputusan pemerintah menggratiskan vaksin merupakan hal wajar.

Sebab, sudah menjadi tugas negara untuk melindungi rakyat di masa pandemi.

"Seharusnya negara melindungi rakyatnya. Vaksin ini wajar-wajar saja kalau itu digratiskan untuk semua orang Indonesia," kata Ede saat dihubungi Kompas.com.

Ede mengatakan, dalam situasi darurat pandemi vaksin gratis merupakan keharusan. Sebab, dalam situasi ini banyak rakyat yang sakit dan bahkan berisiko meninggal dunia.

Seandainya kedaruratan pandemi sudah berakhir, barulah wajar jika vaksin berbayar.

"Tapi kan sekarang sudah tidak ada pilihan. Itu harus diambil. Artinya apa, dengan demikian, bisa akses ke semua orang," ujarnya.

Ke depan, Ede meminta pemerintah fokus pada empat hal. Pertama, keaamanan seluruh vaksin. Kedua, kualitas dan efektivitas vaksin.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, IAKMI Nilai Wajar Negara Harus Lindungi Rakyat

Kemudian, aksesibilitas masyarakat mendapatkan vaksin. Selanjutnya, jangkauan vaksin bagi semua usia.

"Vaksin itu seharusnya untuk semua umur kan. Karena semua umur berisiko. Jadi bukan ini vaksin diuji coba untuk kelompok usia 18-59 tahun misalnya. Lah terus yang di bawah 18 bagaimana, di atas 60 bagaimana, kan begitu," tutur Ede.

"Isu berikutnya adalah vaksinnya mana, betul-betul aman dan berkualitas, plus isu aksesnya sudah disiapkan, akses keuangan sudah tidak ada masalah, bagaimana distribusinya supaya semua orang dapat," kata dia.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X