Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryo Prabowo, Dulu Kritik Jokowi Kini Jadi Ketua Pelaksana KKIP

Kompas.com - 16/12/2020, 13:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dani Prabowo

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.comMenteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjuk mantan Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal (Purn) Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Penunjukkan Suryo Prabowo pun mendapat sorotan. Sebab, selama ini purnawirawan jenderal bintang tiga itu kerap mengkritik Presiden Joko Widodo. Sedangkan, institusi tempat ia bernaung saat ini diketuai oleh Jokowi.

Kabar pengangkatan Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP disampaikan oleh Karo Humas Setjen Kemhan RI, Brigjen TNI Djoko Purwanto dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020).

"Pelantikan pejabat baru di jajaran KKIP ini didasarkan kepada Keputusan Ketua Harian KKIP, Nomor: KEP/92/KKIP/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan KKIP," kata Djoko.

KKIP diketahui merupakan komite yang mewakili pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan.

Kritik Jokowi

Kedekatan Suryo Prabowo dengan Menhan diketahui sudah cukup lama. Bahkan, saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014 dengan Hatta Rajasa, Suryo telah bergabung ke dalam tim pemenangannya.

Baca juga: Menhan Prabowo Angkat Suryo Prabowo Jadi Ketua Tim Pelaksana KKIP

Tak hanya sekedar bergabung, Suryo juga kerap memberikan kritik kepada Jokowi. Saat debat Pilpres 2014, misalnya, ia mengritik pernyataan Jokowi usai berbicara tentang Main Battle Tank (MBT) seperti tank Leopard.

Saat itu, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan tank Leopard karena bobotnya yang berat sehingga dapat merusak jalan dan jembatan yang dilalui. Menurut Jokowi, panser Anoa buatan PT Pindad lebih cocok digunakan di medan tempur Indonesia.

Mendebat argumen Jokowi tersebut, Suryo mengatakan Indonesia akan kalah perang jika Jokowi yang menjadi Presiden RI.

Di Pilpres 2019, Suryo tetap berada di sisi Prabowo Subianto yang kala itu berpasangan dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Suryo aktif berkegiatan di Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Dinilai tak layak

Pengangkatan Suryo Prabowo oleh Prabowo Subianto tak lepas dari komentar negatif politisi PDI-P yang juga purnawirawan jenderal TNI, TB Hasanuddin.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P itu menilai tak sepantasnya Suryo Prabowo menerima jabatan tersebut karena kerap mengkritik Presiden Jokowi.

Hasanuddin mengatakan pengangkatan Suryo sebagai Ketua Tim Pelaksana sah secara hukum karena sesuai peraturan perundang-undangan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com