Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Vaksinasi Covid-19 Berbayar, Tak Capai Herd Immunity hingga Potensi Komersialisasi

Kompas.com - 15/12/2020, 15:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memutuskan tak menanggung seluruh biaya vaksinasi Covid-19 dalam program vaksinasi massal.

Dari target 107 juta penduduk yang akan divaksin, hanya 30 persennya atau 32 juta orang yang akan mendapat vaksin secara gratis. Sisanya, sebanyak 70 persen atau 75 juta orang akan memperoleh vaksin dengan cara mandiri atau berbayar.

Pemerintah beralasan tak menanggung biaya seluruh masyarakat dalam program vaksinasi massal lantaran harus menghemat anggaran di pos lainnya dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Soal Vaksin Covid-19 Berbayar, KSP: Demi Keadilan

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, penanganan Covid-19 tak hanya bertumpu pada vaksinasi.

"Fiskal kita kan masih diperlukan juga anggaran untuk RS, APD, layanan kesehatan lainnya," kata Nadia.

Ia mengatakan, seandainya seluruh biaya vaksinasi digratiskan, maka anggaran penanganan pandemi Covid-19 berpotensi membengkak. Sementara, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih minus.

Baca juga: Satgas Minta Tes Swab Covid-19 Dihemat, IDI: Tak Boleh jika untuk Contact Tracing

Herd immunity bisa tak tercapai

Rencana pemerintah yang tak menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat yang menjadi target dinilai membawa dampak negatif.

Dampak negatif utama dari rencana tersebut ialah sulitnya Indonesia mencapai angka herd immunity (kekebalan kelompok) ketika program vaksinasi dimulai.

Padahal, herd immunity merupakan tujuan utama dari pelaksanaan program vaksinasi.

Baca juga: Mungkinkah Vaksin Covid-19 di Indonesia Gratis untuk Semua? Ini Jawaban Pemerintah

"Kalau ada harga berarti ada yang tidak mampu memenuhi harga. Kalau ada yang tidak mampu memenuhi harga, boleh jadi tidak mampu memenuhi ekspektasi minimal memenuhi herd immunity," kata Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra.

Dengan disuntikkannya vaksin ke masyarakat, diharapkan antibodi untuk menangkal virus corona muncul dan masyarakat tak saling menulari lagi.

Tanpa terbentuknya herd immunity maka wabah Covid-19 di Indonesia tak akan berakhir dan program vaksinasi akan sia-sia.

Baca juga: Saat Pemerintah Didesak untuk Gratiskan Vaksin Covid-19...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com