Yasonna Sebut Pilkada Aman Cermin Penghormatan Prinsip HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyebut, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang aman merupakan cermin penghormatan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Ia mengklaim, pilkada yang berlangsung pada Rabu (9/12/2020) lalu itu telah dilaksanakan dengan baik, aman, dan dalam suasana suka cita.

"Ketika kita sedang menjalankan demokrasi yang aman, damai, dan bermartabat, sesungguhnya sedang memunculkan wajah asli dari HAM di Indonesia," kata Yasonna saat memberi sambutan dalam upacara peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Kemenkumham, Senin (14/12/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Menanti Pemimpin Daerah Amanah di Pilkada 2020

Yasonna menuturkan, demokrasi dan penegakan HAM merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.

Politikus PDI-P itu menyebut, demokrasi adalah cara negara sebagai orangisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM.

Sementara, pelaksanaan demokrasi juga harus dilandasi oleh prinsip-prinsip HAM.

"Kita melaksanakan demokrasi yang didasari oleh saling menghormati, tidak didasari pemaksaan kehendak, apalagi kekerasan fisik maupun psikis yang mengarah kepada timbulnya konflik horizontal yang pada gilirannya dapat merugikan kita semua," ujar Yasonna.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Belum Ada Klaster Penularan Covid-19 Akibat Pilkada

Yasonna menambahkan, keseriusan Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang HAM telah mendapat pengakuan dan apresiasi dari dunia internasional.

"Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kelima kalinya di tahun 2020 ini telah memberikan bukti nyata kepercayaan masyarakat internasional yang begitu besar bahwa pemerintah Indonesia mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan HAM, bahkan menjadi role model bagi negara-negara lain," kata Yasonna.

Dalam acara tersebut, Yasonna juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Menurut Yasonna, program tersebut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk meningkatkan pemenuhan hak dasar manusia di daerah.