Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Kapolda Banten, Mantan Ketua Tim Pengacara Penyerang Novel Baswedan

Kompas.com - 11/12/2020, 08:31 WIB
Devina Halim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rotasi jabatan kembali terjadi di tubuh Polri.

Salah satu pejabat yang akan menempati jabatan baru yakni Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho.

Setelah dimutasi, Rudy akan menduduki posisi baru sebagai Kapolda Banten menggantikan pejabat sebelumnya, Irjen Fiandar.

Adapun Fiandar akan mengemban posisi sebagai Kadivkum Polri.

Baca juga: Mutasi Polri, Awi Setiyono Jadi Wakil Gubernur Akpol

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis Nomor ST/3435/XII/KEP./2020 tertanggal 10 Desember 2020.

Surat itu ditandatangani oleh As SDM Irjen Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri.

Beberapa waktu lalu, nama Rudy terseret dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Rudy dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri oleh tim advokasi Novel, 7 Juli 2020.

Rudy dilaporkan selaku mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran kode etik karena menghilangkan barang bukti kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

Rudy menjadi bagian dari tim penyidik di kasus penyiraman air keras terhadap Novel saat menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Metro Jaya di tahun 2016.

Adapun kasus itu terjadi di tahun 2017.

Baca juga: Rotasi Jabatan, Kapolda Banten dan Karopenmas Divisi Humas Polri Dimutasi

Kasus penyerangan Novel itu memasuki proses persidangan pada tahun 2020, atau ketika Rudy menjadi Kadivkum Polri.

Divisi yang dipimpin oleh Rudy kemudian memberi pendampingan hukum kepada dua terdakwa penyerang Novel yang merupakan anggota kepolisian.

Tim kuasa hukum yang diketuai oleh Rudy itu pun mendapat sorotan dari pihak pengacara Novel.

Namun, Polri berdalih bahwa pendampingan terhadap anggota kepolisian aktif yang tersandung kasus hukum memang merupakan tugas Divisi Hukum Polri.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com