Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19, Persatuan Perawat: Kami Minta Jaminan

Kompas.com - 07/12/2020, 18:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah berharap, pemerintah menjamin keamanan dari pengadaan vaksin Covid-19 Sinovac dari China yang telah tiba di Indonesia, Minggu (6/12/2020).

"Intinya kami minta ada jaminan dari pemerintah, siapapun yang menjamin, tapi bukan perseorangan, bukan pakar, tapi lembaga yang resmi yaitu BPOM," kata Harif saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Menurutnya, apabila vaksin tersebut sudah terjamin keamanan dan khasiatnya, seluruh perawat di Indonesia akan bersedia menjadi prioritas utama penerima vaksin.

Meski demikian, berdasarkan hasil survei internal sementara dari PPNI menyatakan bahwa 84 persen perawat siap sedia menjadi prioritas utama penerima vaksin Covid-19.

Baca juga: BPOM Pastikan Vaksin Sinovac yang Diterima Pemerintah Sudah Aman

"Sementara ini ada 84 persen perawat yang bersedia mendapatkan vaksin prioritas. Kita siap mendukung program pemerintah ini," ujarnya.

Berdasarkan ilmu kesehatan, kata dia, vaksin merupakan salah satu jalan keluar penanganan Covid-19 selain obat dan perilaku kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, kehadiran vaksin juga sudah terbukti dapat menangani beberapa penyakit yang ada di Indonesia.

"Tentu, kita berkaca pada berbagai penyakit yang ada selama ini. Misalnya TBC, campak, polio, sebelum ada vaksin kan memang angka kesakitannya tinggi sekali. Setelah ada vaksin itu berkurang dan bahkan ada penyakit yang sudah hilang," jelasnya.

Selain itu, ia juga menilai bahwa kehadiran vaksin mampu meningkatkan proteksi diri dan proteksi sosial lingkungan.

"Maka keyakinan kita, vaksin ini adalah salah satu jalan keluar penanganan. Oleh karena itu perlu kita dukung," ujarnya.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Menteri Kesehatan ( Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, vaksin hasil pengadaan tahap pertama yang tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) diperuntukkan bagi tenaga kesehatan.

Kemenkes telah menyiapkan data jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin untuk setiap daerah.

Baca juga: PPNI: 84 Persen Perawat Bersedia Mendapat Prioritas Vaksin Covid-19

"Untuk vaksin yang pertama ini nanti yang akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan," ujar Terawan dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan kanal YouTube Kemenkominfo TV, Senin (7/12/2020).

"Dalam hal ini Kemenkes telah siapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten/kota," lanjutnya.

Kemudian, data yang disusun Kemenkes itu akan dimasukkan ke data sistem tim Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yang akan menyiapkan data sasaran dalam bentuk by name by addres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com