Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Menlu Retno Komunikasi Tiap Jam dengan Menlu China untuk Pastikan Kedatangan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 07/12/2020, 15:03 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bercerita bahwa pihaknya melakukan koordinasi yang intensif dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, selama beberapa minggu terakhir. Bahkan, koordinasi itu dilakukan hampir setiap jam.

Upaya ini dilakukan dalam rangka pengadaan vaksin Covid-19 Sinovac yang akhirnya tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam.

"Di satu dua minggu terakhir komunikasi dengan otoritas RRT sudah tidak dilakukan day by day (hari per hari) tetapi dilakukan hour by hour (setiap jam)," kata Retno dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube FMB9ID_IKP, Senin (7/12/2020).

Atas datangnya vaksin Sinovac di Tanah Air, Retno pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah China. Menurut dia, kerja sama antara Indonesia dengan China telah berjalan dengan baik.

Ia juga memuji peran Kedutaan Besar RI untuk Beijing yang dinilai berhasil menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan otoritas RRT dan Sinovac.

Baca juga: Menkes Terawan: Pemerintah Hanya Sediakan Vaksin Covid-19 yang Terbukti Aman

"Dalam proses pengiriman vaksin sinovac tersebut semua prosedur baik di Indonesia maupun di RRT dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.

Retno menyebut, pengadaan vaksin Covid-19 bukan merupakan perjalanan yang singkat. Perjalanan itu dimulai sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Tanah Air.

Saat itu, Kemenlu dan pihak-pihak terkait melakukan upaya diplomasi dengan berbagai negara untuk mengupayakan sejumlah peralatan yang dibutuhkan dalam penaganan pandemi, termasuk vaksin.

Pada bulan Agustus 2020, Retno bersama Menteri BUMN Erick Thohir ditugaskan untuk membuka akses kerja sama dengan beberapa pengembang vaksin, di antaranya Sinovac dan Sinopharm.

Upaya diplomasi terus berlangsung hingga pada Oktober 2020 Retno kembali menjajaki kerja sama pengadaan vaksin dengan AstraZeneca dan vaksin multilateral melalui Gavi Covax Facility.

"Salah satu tugas diplomasi selama pandemi adalah mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya melalui kerja sama dengan pihak lain," ujar Retno.

Baca juga: BPOM Diminta Tak Tergesa-gesa Beri Izin Vaksin Covid-19, Teliti Mendalam

Retno menambahkan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan terus berkomunikasi dengan Jenewa, Swiss, untuk pengadaan vaksin multilateral.

"Terdapat beberapa persiapan teknis dan administratif yang harus dilakukan sekali lagi terutama oleh Kemenkes dan Kemenkeu," kata Retno.

Sebelumnya diberitakan, vaksin siap pakai dari perusahaan biofarmasi asal Cina, Sinovac, tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam.

Berdasarkan tayangan video yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin dari Cina yang diangkut menggunakan Pesawat Garuda Boeing 777-300 itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 21.30 WIB.

Dalam tayangan terpisah, Presiden Joko Widodo menuturkan, kedatangan vaksin dari Sinovac merupakan kabar baik bagi rakyat Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan suatu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020,” kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com