Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Balik Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19 dan Tingginya Penambahan di Papua

Kompas.com - 04/12/2020, 06:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sehari setelah pandemi Covid-19 genap berlangsung sembilan bulan pada Rabu (2/12/2020), publik dikejutkan dengan catatan rekor tertinggi kasus harian pada Kamis (3/12/2020).

Laporan penambahan kasus Covid-19 pada Kamis (3/12/2020) menjadi sorotan banyak pihak lantaran tercatat 8.369 kasus baru selama kurun waktu 24 jam.

Penambahan kasus baru ini merupakan yang tertinggi selama sembilan bulan pandemi.

Selain jumlah total penambahan kasus baru, pemerintah juga menyampaikan rincian dari mana 8.369 kasus baru Covid-19 itu berasal.

Baca juga: Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Menurut data pemerintah yang bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) data itu berasal dari 34 provinsi.

Data yang sama juga mengungkap adanya tiga provinsi dengan penambahan kasus baru di atas 1.000.

Ketiganya adalah Papua (1.755 kasus baru), Jawa Barat (1.648 kasus baru), dan DKI Jakarta (1.153 kasus baru).

Pada Kamis, untuk pertama kalinya Papua menjadi provinsi dengan jumlah penambahan kasus Covid-19 yang tertinggi dari 34 provinsi.

Baca juga: Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

Sebab dari laporan data harian pemerintah selama pandemi, posisi tersebut biasanya ditempati DKI Jakarta atau Jawa Timur.

Sistem pencatatan data belum optimal

Setelah pemerintah menyampaikan laporan data harian Covid-19 dalam bentuk rangkuman dan tabel, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adi Sasmito menjelaskan penyebab tingginya penambahan kasus harian Covid-19.

"Berdasarkan data Kemenkes, pada hari ini terdapat penambahan kasus yang signifikan yakni sebesar 8.369 kasus," ujar Wiku dalam konferensi pers secara daring pada Kamis sore.

Dia lantas menjelaskan bahwa angka 8.369 kasus baru itu disebabkan sistem pencatatan data yang belum optimal.

Sehingga, data penambahan kasus baru tidak seluruhnya bisa dicatat saat itu juga atau real time.

Baca juga: Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

"Angka yang sangat tinggi ini salah satunya disebabkan sistem yang belum optimal untuk mengakomodasi pencatatan pelaporan dan validasi data dari provinsi secara realtime," lanjut Wiku.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com