Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Pemerintah Sedang Susun Skema Pembiayaan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 01/12/2020, 17:04 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyusun roadmap atau skema untuk pembiayaan terkait vaksin Covid-19.

Menurut Subuh, nantinya pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan mandiri dan pembiayaan subsidi atau ditanggung oleh pemerintah.

"Roadmap itu sendiri sedang digodok. Setiap minggu dilakukan rapat bagaimana kita membuat suatu roadmap pembiayaan terhadap mandiri maupun subsidi," kata Subuh dalam diskusi virtual bertajuk "Vaksinasi: Pencegahan vs Pengobatan", Selasa, (1/12/2020).

Baca juga: Satgas: Ketika Vaksin Covid-19 Diberikan, Tidak Serta-merta Bebas Tanpa Masker

Menurut Subuh, pemerintah nantinya akan memetakan berbagai kriteria untuk mana yang akan mendapatkan vaksin mandiri dan mana yang akan mendapatkan vaksin subsidi.

"Nanti ada kriteria-kriterianya, biasanya klaster-klaster, unit entitas yang usahanya itu jelas itu bisa dilakukan upaya mandiri, tetapi memang ada yang ditanggung pemerintah misalnya masyarakat kurang mampu, aparat dan lain-lain," kata Subuh.

Menurut Subuh, uji klinis vaksin yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma diperkirakan selesai pada Januari 2021.

Selanjutnya, akan dilakukan tahapan evaluasi yang diprediksi selesai pada Maret 2021.

Baca juga: Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Ia mengatakan, faktor keselamatan harus benar-benar diperhatikan. Hal ini yang membuat pemerintah perlu melakukan sejumlah evaluasi.

"Artinya begini, Januari selesai itu semua uji klinisnya, kemudian mereka melakukan studi lagi untuk melakukan evaluasi, mungkin akan keluar hasil evaluasinya itu paling telat Maret 2021," kata dia.

Selain vaksin yang berasal dari Bio Farma, Subuh mengatakan, pemerintah juga telah melakukan uji klinis tahap tiga pada beberapa vaksin dari luar negeri.

Adapun vaksin tersebut, nantinya akan diberikan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu.

"Sumbernya banyak, ada yang dari China, ada yang dari Amerika dan lain-lain, tapi peruntukannya tentu kepada apa petugas-petugas frontline dulu, seperti tenaga kesehatan, kemudian TNI–Polri yang di depan, kemudian awak media mungkin, ya skenario adalah seperti itu," ucap Subuh.

"Nah Ini yang kita tunggu yang informasinya ini akan datang akhir pertengahan Desember," ujar dia.

Baca juga: Kemenkes Sebut Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Tak Alami Kendala yang Berarti

Selain itu, pemerintah juga melakukan simulasi terkait proses vaksinasi. Menurut Subuh, simulasi telah dilakukan di beberapa daerah, misalnya Bogor dan Karawang.

"Simulasi di Bogor langsung oleh Bapak Presiden, di Karawang langsung oleh Bapak Wapres, Jadi artinya, kalaupun nanti sudah datang vaksinnya kita sudah siap untuk melakukannya," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com