Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Kementerian dan Lembaga Segera Belanjakan Anggaran 2021

Kompas.com - 01/12/2020, 16:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kementerian/lembaga segera membelanjakan anggaran untuk tahun 2021.

Hal itu ditekankan untuk seluruh kementerian/lembaga, utamanya yang memiliki anggaran besar.

"Saya minta untuk kementerian/lembaga terutama yang anggarannya besar, yang belanja modalnya besar, meskipun kementerian/lembaga yang memiliki belanja sedang dan kecil juga sama, agar segera membelanjakan anggarannya di awal Januari (2021)," ujar Jokowi saat memberikan arahan pada sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Jokowi menegaskan dia tidak ingin jika kementerian/lembaga baru berbelanja pada Februari.

Dia pun mengingatkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sudah dibagikan. Sehingga, keperluan untuk pembelanjaan bisa segera dilelang mulai sekarang.

"Saya ingatkan sekali lagi, belanja-belanja semuanya bisa segera direalisasikan di awal Januari, di awal tahun, sehingga mestinya lelang dimulai sekarang. Karena DIPA-nya sudah kemarin dibagikan bisa dilelangkan segera," jelas Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk berkonsentrasi pada realisasi anggaran tahun 2020.

Sebab, hanya tersisa waktu kurang lebih tiga pekan untuk menuntaskannya.

Baca juga: Polri Ajukan Tambahan Anggaran 2021 Senilai Rp 19,6 Triliun

"Yang berkaitan dengan realisasi anggaran tahun 2020. Ini tinggal kurang lebih tiga minggu, hanya tinggal tiga minggu, praktis tinggal tiga minggu," tutur Jokowi.

"Jadi, semuanya saya minta konsentrasi kepada yang namanya realisasi belanja 2020," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com