Rapat Bahas Anggaran 2021 dengan DPR, Kemenlu Ajukan Rp 8,1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menyetujui usulan anggaran sebesar Rp 8,157 triliun yang diajukan Kementerian Luar Negeri dalam rapat kerja yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, DPR sepenuhnya mendukung penguatan diplomasi health security terkait vaksin Covid-19 yang menjadi program Kemenlu.

"(Diajukan) Rp 8,157 triliun. Kami kasih support soal anggaran. Penguatan diplomasi keamanan kesehatan atau health security agar vaksin Covid-19 bisa terdistribusi secara adil dan terjangkau bagi negara-negara di dunia, khususnya Indonesia dan program-program perlindungan WNI baik mahasiswa, pekerja migran, maupun ABK," kata Sukamta saat dihubungi, Senin.

Baca juga: Kemenlu Sebut Pemprov Dalian China Bentuk Satgas Usut Kasus ABK WNI

Pengajuan anggaran Kemenlu untuk tahun 2021 itu selanjutnya akan dibawa dalam rapat Badan Anggaran.

Sukamta bahkan mengusukan, sebaiknya anggaran Kemenlu ditambahkan demi memperkuat perlindungan WNI di luar negeri serta memperkuat diplomasi Indonesia di ASEAN dan Pasifik.

"Kalau saya ingin agar anggaran Kemlu ini ditambah, utamanya untuk perlindungan WNI di luar negeri untuk menangani sisa-sisa masalah Covid-19 dan untuk penguatan diplomasi di ASEAN dan Pasifik, karena memanasnya Laut China Selatan dan masalah Papua," tuturnya.

Baca juga: Kemenlu Salurkan 481.858 Paket Bantuan Bagi WNI di Luar Negeri

Sementara itu, dalam rapat, Sekjen Kemenlu Cecep Herawan mengatakan, pihaknya akan melakukan pengoptimalan anggaran tahun 2021 dengan memprioritaskan program tertentu.

Hal ini berkaitan dengan keuangan negara yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Mempertimbangkan besaran pagu indikatif Kemenlu tahun anggaran 2021 dan kondisi saat ini yang kita alami bersama dalam menghadapi pandemi Covid-19, tentu Kemenlu perlu melakukan penajaman program prioritas, optimalisasi anggaran lebih lanjut," kata Cecep.