LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo mengatakan, siap melindungi para saksi yang memberikan informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pemberian izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seperti diketahui, kasus ini menjerat nama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

“Perlindungan diperlukan agar para saksi dalam kasus ini dapat memberikan informasi tanpa adanya intimidasi atau potensi ancaman lain,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11/2020).

Hasto mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perlindungan saksi tersebut.

Menurut Hasto, jika saksi dapat memberikan informasi secara aman, akan membantu KPK dalam mengungkap kasus dengan lebih dalam.

"Cukup banyak pihak berkepentingan terhadap ekspor benih lobster, apalagi setelah keran izinnya dibuka kembali oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang sekarang jadi tersangka,” ujarnya.

Baca juga: ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Selain perlindungan kepada saksi, Hasto juga mengimbau para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum sebagai justice collaborator (JC) untuk memberikan informasi dalam mengungkap perkara ini.

“(Kepada JC) juga dapat diberikan perlindungan,” ucapnya.

Pada Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa saksi pelaku dapat diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksiannya.

Adapun penanganan khusus itu berupa pemisahan tempat tahanan, pemisahan pemberkasan dan memberikan kesaksian di pengadilan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Sementara penghargaan atas kesaksian saksi pelaku berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, peran JC dapat membuat kasus tersebut lebih terang guna mengungkap pelaku utama lainnya.

“Dugaan tindak pidana korupsi izin ekspor benih lobster ini menarik perhatian publik. Karena sejak ekspor benih lobster kembali diperbolehkan, terjadi pro dan kontra di masyarakat,” pungkasnya.

Baca juga: Dua Tersangka di Kasus Edhy Prabowo Serahkan Diri ke KPK

Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster.

Ia diduga menerima uang senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS dari pihak PT Aero Citra Kargo.

Perusahaan tersebut diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster, karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Selain Edhy, KPK menetapkan enam tersangka lain dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.