Luhut Klaim Pembangunan Lumbung Pangan Tak Lewati Batas Hutan Lindung

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim, pembangunan lumbung pangan nasional atau food estate di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah tidak akan melewati batas hutan lindung atau area konservasi.

Sebab, menurut dia, lokasi yang dipilih untuk pembangunan itu telah melalui serangkaian kajian lingkungan.

"Pemilihan dua lokasi kawasan food estate tadi tentunya dilakukan melalui serangkaian kajian lingkungan dan proses peralihan fungsi kawasan hutan lewat survei lapangan," kata Luhut dalam sebuah webinar, Kamis (19/11/2020).

"Dengan begitu kawasan food estate ini tidak melewati batas hutan lindung atau area konservasi lainnya," sambungnya.

Baca juga: Pengembangan Tahap I Lumbung Pangan di Kalimantan Tengah 2.100 Hektar

Luhut mengatakan, pembangunan lumbung pangan ini merupakan program strategis nasional 2020-2024 yang menjadi agenda prioritas pemerintah.

Program ini bertujuan untuk mengamankan ketahanan pangan negara.

Di Sumatera Utara, lumbung pangan diperuntukkan bagi penanaman sejumlah komoditas seperti kentang, bawang merah, bawang putih, wortel dan beberapa tanaman lainnya.

Sementara, di Kalimantan Tengah lumbung pangan khusus untuk menanam padi dan singkong.

Ke depan, kata Luhut, kawasan lumbung pangan ini akan menjadi contoh bagi penerapan koperasi pertanian dari hulu ke hilir. Dari budidaya pasca panen hingga masuk ke industri pertanian.

Baca juga: Tinjau Lumbung Pangan di Sumut, Jokowi: Hasilnya Kita Lihat dalam 2 Bulan

"Kita harapkan melalui program ini bisa terwujud kawasan hortikultura dan pertanian terpadu yang berdaya saing ramah lingkungan dan modern yang hasilnya bisa didapatkan oleh petani dalam jumlah besar pula," ujarnya.

Menurut Luhut, pengembangan kawasan lumbung pangan ini tak cukup dengan peran petani dan pemerintah saja.

Koperasi, baik BUMN maupun swasta, perlu dilibatkan melalui penerapan pola public privat partnership.

Lebih lanjut, kata Luhut, pemerintah tengah mendorong transformasi digital melalui gerakan penjualan secara daring bagi pelaku UMKM, termasuk bagi petani, peternak dan nelayan.

Baca juga: Mentan: Kalimantan Selatan Bagian Lumbung Pangan Nasional

Gerakan ini bukan hanya bertujuan untuk membangkitkan kembali perekonomian di tengah pandemi Covid-19, tetapi juga diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan karena memangkas rantai pasok industri distribusi dari produsen kepada konsumen.

Luhut mengatakan, beberapa program ini penting lantaran ada ancaman krisis pangan global.

"Hari ini kita mungkin kita belum merasa resah karena bahan pangan masih tersedia. Namun krisis pangan global sudah mengintai dari jauh," katanya.

"Oleh karena itu kita tidak boleh tinggal diam, terobosan dan langkah harus terus diupayakan demi mempersiapkan segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa mendatang," tambah Luhut.