Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Tolak Tawaran Bank Dunia Bantu Sektor Kesehatan, tapi Minta untuk Rehabilitasi Mangrove

Kompas.com - 17/11/2020, 15:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah Indonesia mendapat banyak sekali tawaran bantuan untuk sektor kesehatan dari Bank Dunia.

Namun, tawaran itu Luhut tolak karena pemerintah merasa masih mampu.

"World Bank menawarkan banyak sekali bantuan tapi saya katakan kita cukup. Dia bilang kami menyiapkan budget untuk vaksin, saya bilang kita cukup," kata Luhut dalam sebuah diskusi daring, Selasa (17/11/2020).

Meski begitu, Luhut tak menolak tawaran Bank Dunia di sektor lainnya. Ia pun meminta agar pemerintah Indonesia dibantu dalam program rehabilitasi mangrove.

Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Luhut: Kadang yang Mengaku Intelektual, Tidak Baca Sudah Komentar

Permintaan tersebut, kata Luhut, telah disanggupi Bank Dunia. Bahkan, mereka juga bersedia membantu program pemerintah mengenai rehabilitasi terumbu karang.

"Kalian bantu kami di dalam mangrove saja, kami punya program 630 ribu hektare replanting mangrove di Indonesia dan itu adalah the largest mangrove replanting program in the world (program rehabilitasi mangrove terluas di dunia). Dan mereka mau," ujarnya

Di hadapan petinggi Bank Dunia, Luhut mengaku, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah berorientasi pada generasi mendatang Indonesia.

Pelayanan yang diberikan pemerintah ditujukan kepada rakyat, bukan kepada pemberi bantuan.

Baca juga: Luhut: Kalau Pejabat Tidak Aneh-aneh Buat Kerumunan, Covid-19 Dapat Dikendalikan

"Jadi kalian juga jangan merasa bahwa kami ini harus menservis kalian. Yang kami servis pertama adalah generasi yang akan datang rakyat Indonesia," ujar Luhut.

"Saya kira itu message itu very clear karena jangan mereka menganggap bahwa kita itu tidak ada disiplin atau kau kurang memperhatikan masalah lingkungan," tuturnya.

Luhut pun meminta dunia untuk tidak menceramahi Indonesia ihwal lingkungan.

Sebab, pemerintah telah cukup memberi perhatian dalam hal tersebut.

Baca juga: Singgung Kerumunan di Jakarta, Luhut: Ada Pejabat yang Hadir, tetapi Tak Karantina

Ia mencontohkan, tahun 2015 terjadi kebakaran hutan di lahan seluas 2 juta hektare. Di tahun 2019, angka itu menurun menjadi kurang dari 150.000 hektare.

Sementara, pada periode yang sama, hampir 4 juta hejtare lahan terbakar di Amerika, 6 juta hektare lahan terbakar di Australia, dan sejumlah negara lainnya.

"Jadi diplomasi itu diplomasi straight forward (tegas) tetap dengan humble tone (rendah hati) tetapi we have to make it clear bahwa we are doing the right thing and on the right track juga (kita harus memastikan bahwa kita melakukan hal yang benar dan berada di jalan yang benar)," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com