Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Gatot Nurmantyo hingga Susi Pudjiastuti Bakal Terima Bintang Mahaputera

Kompas.com - 11/11/2020, 07:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dipastikan bakal menerima penghargaan tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Setelah disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, kepastian penganugeragan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada Gatot disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Ia menyatakan, Gatot telah mengonfirmasi kehadirannya ke Istana untuk menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera.

"(Gatot Nurmantyo) hadir. Sudah ambil undangan dan pernyataan kesediaan menerima tanda kehormatan," kata Heru saat dihubungi, Selasa (10/11/2020).


Rencana pemberian tanda jasa kehormatan Bintang Mahaputera kepada Gatot Nurmantyo sempat menuai polemik lantaran setelah tak menjabat Panglima TNI, ia merupakan sosok yang kerap mengkritik pemerintah.

Baca juga: Istana Sebut Gatot Nurmantyo Akan Hadiri Penganugerahan Bintang Mahaputera

Gatot juga tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), sebuah ormas baru yang berisi sejumlah tokoh yang kerap mengkritik pemerintah.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, rencana Presiden Joko Widodo menganugerahkan Gatot Numantyo gelar Bintang Mahaputera sama seperti kepada mantan-mantan Panglima TNI sebelumnya.

Hal itu diutarakan melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa (3/11/2020).

"Semua mantan panglima dan semua mantan menteri serta pimpinan lembaga negara yang selesai satu periode juga dapat bintang mahaputera. Itu harus diberikan tanpa pandang bulu," tulis Mahfud yang dikutip Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Mahfud menyebutkan, pemerintah merasa dilema. Sebab, jika tak menyematkan Bintang Mahaputera kepada Gatot, akan timbul anggapan pemerintah diskriminatif terhadap yang kritis kepada pemerintah.

Di sisi lain, jika diberikan, nantinya akan dianggap sebagai upaya pembungkaman.

Akan tetapi, Mahfud menyatakan, penganugerahan Bintang Mahaputera kepada Gatot merupakan bagian dari haknya sebagai mantan orang nomor satu di angkatan bersenjata Tanah Air.

Baca juga: Susi Pudjiastuti, Ignasius Jonan, dan Rudiantara Akan Dianugerahi Bintang Mahaputera

"Tapi, Bintang Mahaputera itu hak Pak GN (Gatot Nurmantyo), seperti juga haknya Bu Susi Pujiastuti dan lain-lain," tulis dia.

Jika muncul berbagai penilaian publik terkait rencana ini, Mahfud menilai itu hal biasa. Namun, ia menekankan bahwa Gatot Nurmantyo berhak mendapat gelar Bintang Mahaputera.

"Bahwa ada macam-macam penilaian ya biasalah kalau nanti Gatot Nurmantyo orang tidak diberi bintang orang curiga, kok tidak diberi karena kritis. Kalau diberi lalu ada yang bilang, wah ini mau membungkam," kata Mahfud dalam tayangan video Kemenko Polhukam RI, Kamis (5/11/2020).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com