Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Gatot Nurmantyo hingga Susi Pudjiastuti Bakal Terima Bintang Mahaputera

Kompas.com - 11/11/2020, 07:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dipastikan bakal menerima penghargaan tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Setelah disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, kepastian penganugeragan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada Gatot disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Ia menyatakan, Gatot telah mengonfirmasi kehadirannya ke Istana untuk menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera.

"(Gatot Nurmantyo) hadir. Sudah ambil undangan dan pernyataan kesediaan menerima tanda kehormatan," kata Heru saat dihubungi, Selasa (10/11/2020).


Rencana pemberian tanda jasa kehormatan Bintang Mahaputera kepada Gatot Nurmantyo sempat menuai polemik lantaran setelah tak menjabat Panglima TNI, ia merupakan sosok yang kerap mengkritik pemerintah.

Baca juga: Istana Sebut Gatot Nurmantyo Akan Hadiri Penganugerahan Bintang Mahaputera

Gatot juga tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), sebuah ormas baru yang berisi sejumlah tokoh yang kerap mengkritik pemerintah.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, rencana Presiden Joko Widodo menganugerahkan Gatot Numantyo gelar Bintang Mahaputera sama seperti kepada mantan-mantan Panglima TNI sebelumnya.

Hal itu diutarakan melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa (3/11/2020).

"Semua mantan panglima dan semua mantan menteri serta pimpinan lembaga negara yang selesai satu periode juga dapat bintang mahaputera. Itu harus diberikan tanpa pandang bulu," tulis Mahfud yang dikutip Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Mahfud menyebutkan, pemerintah merasa dilema. Sebab, jika tak menyematkan Bintang Mahaputera kepada Gatot, akan timbul anggapan pemerintah diskriminatif terhadap yang kritis kepada pemerintah.

Di sisi lain, jika diberikan, nantinya akan dianggap sebagai upaya pembungkaman.

Akan tetapi, Mahfud menyatakan, penganugerahan Bintang Mahaputera kepada Gatot merupakan bagian dari haknya sebagai mantan orang nomor satu di angkatan bersenjata Tanah Air.

Baca juga: Susi Pudjiastuti, Ignasius Jonan, dan Rudiantara Akan Dianugerahi Bintang Mahaputera

"Tapi, Bintang Mahaputera itu hak Pak GN (Gatot Nurmantyo), seperti juga haknya Bu Susi Pujiastuti dan lain-lain," tulis dia.

Jika muncul berbagai penilaian publik terkait rencana ini, Mahfud menilai itu hal biasa. Namun, ia menekankan bahwa Gatot Nurmantyo berhak mendapat gelar Bintang Mahaputera.

"Bahwa ada macam-macam penilaian ya biasalah kalau nanti Gatot Nurmantyo orang tidak diberi bintang orang curiga, kok tidak diberi karena kritis. Kalau diberi lalu ada yang bilang, wah ini mau membungkam," kata Mahfud dalam tayangan video Kemenko Polhukam RI, Kamis (5/11/2020).

"Enggak ada urusan bungkam-membungkam, enggak ada urusan diskriminasi. Ini haknya dia untuk dapat itu," tuturnya.

Menurut Mahfud, gelar Bintang Mahaputera ini akan diberikan kepada Gatot lantaran jasanya sebagai Panglima TNI pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang pertama.

Meski tak menjabat hingga selesainya era Kabinet Kerja, sebagai Panglima TNI, Gatot tetap berhak mendapat gelar tersebut. Sebab, seperti kapolri, jabatan panglima tak ada periodenya.

"Kapolri, panglima, dan kepala staf angkatan itu meskipun tidak satu periode kalau pernah menjabat itu mendapat Bintang Mahaputera," terangnya.

Berdamai dengan kelompok kritis

Kendati telah dibantah pemerintah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada Gatot merupakan upaya pemerintah berdamai dengan kelompok kritis.

Baca juga: Puan Maharani Akan Dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana

Menurut dia, penganugerahan Bintang Mahaputera kepada Gatot persis seperti yang dilakukan kepada mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang juga dikenal kerap mengkritik Presiden Jokowi.

Kendati demikian, Adi berharap, pemberian gelar Bintang Mahaputera tidak mengubah sikap Gatot yang selalu mengkritik kebijakan pemerintah.

"Penghargaan ini yang seharusnya membuat Pak Gatot, Fadli Zon, dan Fahri tetap kritis terhadap pemerintah. Apalagi Fadli Zon kan tetap mengkritik," tutur dia.

Menteri Kabinet Kerja yang akan terima Bintang Mahaputera

Tak hanya kepada Gatot, tanda kehormatan Bintang Mahaputera juga akan dianugerahkan kepada para menteri Jokowi di Kabinet Kerja.

Beberapa nama yang disebut Istana akan hadir untuk menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera ialah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, serta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Selain itu, ada pula mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang saat ini menjabat Ketua DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com