Kompas.com - 10/11/2020, 17:19 WIB
Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menghadiri Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8/2018). KOMPAS.com/Andi HartikMantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menghadiri Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Hartono menyatakan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan menghadiri penganugerahan gelar Bintang Mahaputera di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

"(Gatot Nurmantyo) hadir. Sudah ambil undangan dan pernyataan kesediaan menerima tanda kehormatan," kata Heru saat dihubungi, Selasa (10/11/2020).

Ia menambahkan para kepala staf di semua matra TNI pada periode lalu juga akan menerima tanda kehormatan. Mereka telah terkonfirmasi untuk hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu.

Baca juga: TB Hasanuddin: Pemberian Bintang Mahaputera untuk Gatot Nurmantyo Dinilai Tidak Dilakukan pada Waktu Biasa

"Mereka hadir. Terdaftar untuk swab," lanjut Heru.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi akan memberikan gelar Bintang Mahaputera kepada Gatot sebagai mantan Panglima TNI periode 2015-2017 dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, rencana Presiden Joko Widodo menganugerahkan Gatot Numantyo gelar bintang mahaputera adalah sama seperti kepada mantan-mantan Panglima TNI sebelumnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu diutarakannya melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa (3/11/2020).

"Semua mantan panglima dan semua mantan menteri serta pimpinan lembaga negara yang selesai satu periode juga dapat bintang mahaputera. Itu harus diberikan tanpa pandang bulu," tulis Mahfud yang dikutip Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Mahfud menyebutkan, pemerintah merasa dilema. Sebab, jika tak menyematkan bintang mahaputera kepada Gatot, maka akan timbul anggapan pemerintah diskriminatif terhadap yang kritis kepada pemerintah.

Baca juga: Bintang Mahaputera untuk Gatot Nurmantyo, Mahfud MD: Enggak Ada Bungkam-membungkam

Seperti diketahui, Gatot tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang kerap mengritik pemerintah.

Sebaliknya, jika diberikan, nantinya akan dianggap sebagai upaya pembungkaman. tetapi, Mahfud menegaskan Gatot menerima bintang mahaputera merupakan bagian dari haknya sebagai mantan orang nomor satu di angkatan bersenjata Tanah Air.

"Tapi bintang mahaputera itu hak Pak GN (Gatot Nurmantyo), seperti juga haknya Bu Susi Pujiastuti dan lain-lain," tulis dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 280.518 Orang

UPDATE 1 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 280.518 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Bertambah 39.446, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.809.538 Orang

UPDATE 1 Agustus: Bertambah 39.446, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.809.538 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Mencapai 95.723 Orang

UPDATE 1 Agustus: Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Mencapai 95.723 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Bertambah 30.738, Kini Ada 3.440.396 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Bertambah 30.738, Kini Ada 3.440.396 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Survei Litbang Kompas Ungkap 82,2 Persen Masyarakat Setuju KPU Sederhanakan Surat Suara

Survei Litbang Kompas Ungkap 82,2 Persen Masyarakat Setuju KPU Sederhanakan Surat Suara

Nasional
Wacana Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas di Tengah Kelangkaan Stok Vaksin di Daerah

Wacana Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas di Tengah Kelangkaan Stok Vaksin di Daerah

Nasional
Dalam 10 Hari, Pos Indonesia Sukses Salurkan BST Kemensos kepada 7,6 Juta KPM

Dalam 10 Hari, Pos Indonesia Sukses Salurkan BST Kemensos kepada 7,6 Juta KPM

Nasional
KPU Belum Putuskan Akan Gunakan Model Surat Suara Seperti Apa untuk Pemilu 2024

KPU Belum Putuskan Akan Gunakan Model Surat Suara Seperti Apa untuk Pemilu 2024

Nasional
MAKI Sesalkan Jaksa Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas Wanita

MAKI Sesalkan Jaksa Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas Wanita

Nasional
MAKI Nilai Ada Perbedaan Perlakuan Antara Jaksa Pinangki dan Terpidana Lain

MAKI Nilai Ada Perbedaan Perlakuan Antara Jaksa Pinangki dan Terpidana Lain

Nasional
FSGI: Satgas Covid-19 Daerah Tak Maksimal Awasi Sekolah yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

FSGI: Satgas Covid-19 Daerah Tak Maksimal Awasi Sekolah yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 32 dan 33, Menko PMK: Amankan 440 Juta Dosis

Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 32 dan 33, Menko PMK: Amankan 440 Juta Dosis

Nasional
Soal Fasilitas Isoman Hotel Untuk Anggota DPR, Pengamat Sebut Jangan Permainkan Kebijakan

Soal Fasilitas Isoman Hotel Untuk Anggota DPR, Pengamat Sebut Jangan Permainkan Kebijakan

Nasional
3,5 Juta Dosis Vaksin Moderna Pemberian Amerika Serikat Tiba di Indonesia

3,5 Juta Dosis Vaksin Moderna Pemberian Amerika Serikat Tiba di Indonesia

Nasional
Koalisi Lapor Covid-19 Minta Kemendikbud Ristek Tunda Belajar Tatap Muka

Koalisi Lapor Covid-19 Minta Kemendikbud Ristek Tunda Belajar Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X