Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

Kompas.com - 30/10/2020, 19:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH Pers mengkritik perilaku represif aparat kepolisian terhadap petugas medis dan jurnalis yang sedang bertugas dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menilai, aparat kepolisian seolah-olah menganggap setiap orang yang berada di lokasi unjuk rasa melakukan tindakan anarkis, tak terkecuali jurnalis dan relawan medis.

"Dalam praktik penanganan demonstrasi kemarin itu, seolah-olah semua dipukul rata, seolah-olah semua melakukan kekerasan, melakukan tindak yang anarkis dan lain-lain," kata Ade dalam konferensi pers, Jumat (30/10/2020).

"Sehingga polisi dengan dalih keamanan dia menggunakan segala cara untuk, dalam tanda kutip, terkait dengan keamanan," lanjut dia.

Baca juga: Dua Orang Diduga Copet Ditangkap di Tengah Unjuk Rasa

Ade mengatakan, sebagai negara hukum, semestinya seseorang yang dianggap melakukan kekerasan atau provokasi diusut secara hukum, bukan dengan kekerasan.

Aksi kekerasan itu, kata Ade, juga menjadi ironi bagi negara yang menghormati hak asasi manusia.

Terlebih, relawan medis dan jurnalis yang tengah menjalankan tugas pun turut menjadi korban kekerasan aparat.

"Padahal mereka semua itu, baik itu medis baik itu jurnalis, media, itu juga menjalankan perintah undang-undang, menjalankan misi kemanusiaan," ujar Ade.

Menurut Ade, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum memang sedang berada dalam titik nadir berkaca dari maraknya aksi represif aparat terhadap masyarakat.

Baca juga: Diminta Tak Lagi Unjuk Rasa, Mahasiswa di Purwokerto Gelar Demo Masak

Kepercayaan publik semakin menipis tatkala pihak kepolisian pun tidak mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

"Bagaimana kemudian publik mengharapkan keadilan gitu, sedangkan praktik-praktik ketidakadilan itu dipertontonkan, ya salah satunya adalah model-model penanganan aksi yang menggunakan kekerasan," kata Ade.

Aliansi Jurnalis Independen dan LBH Pers mencatat, sedikitnya ada tujuh jurnalis yang menjadi korban kekerasan aparat dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Sementara, empat relawan Muhammadiyah Disaster Management Center dianiaya polisi ketika berjaga dalam demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang berlangsung di Jakarta, Selasa (13/10/2020), selepas magrib.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com