Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Marahi Kader PDI-P yang Duduk Saat Nyanyikan Lagu Indonesia Raya

Kompas.com - 28/10/2020, 18:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memarahi kadernya yang duduk saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam acara peresmian 13 kantor partai dan satu patung Bung Karno di Kantor DPD PDI-P DI Yogyakarta.

Acara tersebut berlangsung secara daring pada Rabu (28/10/2020).

"Tadi saya lihat, sudah tahu ada upacara. Semua itu urusan dari Indonesia Raya, terus sampai ke mars sampai ke hymne, tak lihatin aduh anak buahku. Gitu saja kok belum mengerti, ada yang juga masih duduk," kata Megawati.

"Entar saya sebut loh, ini viral loo. Mau disebut? Enak saja duduk. Ketua umumnya berdiri loh. Gimana sih kalian ini. Disiplinnya ke mana? Ayo. Atau mau ngaku, siapa tadi yang duduk, tidak berdiri. Gimana sih!" lanjut Megawati dengan nada tinggi.

Baca juga: Paslon Pilkada Bangka Selatan Diserang Konten SARA, PDI-P Tempuh Jalur Hukum

Ia mengatakan, sebagai warga negara wajib untuk menghormati lagu kebangsaan dan simbol negara lainnya. Karena itu, ia meminta kader-kadernya tak mengulangi kesalahan tersebut.

"Siapa yang akan menghormati bendera kita, siapa yang akan menghormati ketua umum kita. Siapa yang akan menghormati merah putih, siapa yang akan menghormati Presiden kita," lanjut Megawati.

Adapun dalam acara tersebut, Megawati berpesan agar pembangunan gedung kantor partai sebagai harus terus dilaksanakan.

Sebab, partai politik bukan hanya hadir di masyarakat dalam wujud individu anggota, namun juga dengan fisik kantornya.

Baca juga: Megawati: Apa Sumbangsih Generasi Milenial, Masa Cuma Demo?

Megawati menginginkan kinerja PDI-P lebih baik lagi dengan memiliki aset kantor partai yang tersebar di seluruh Indonesia dan resmi terdaftar sebagai aset partai.

"Jadi saya minta bagi mereka yang belum bisa membangun kantor partai, segera usahakan. Saya tidak minta tidak ada target, tapi harus dilakukan," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com