Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SAFEnet Sebut Kelompok Kritis Diserang Lewat Ruang Digital

Kompas.com - 27/10/2020, 21:15 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan, saat ini terjadi fenomena penggembosan demokrasi melalui ruang digital.

Hal itu didapat dari data SAFEnet berdasarkan aduan dari Januari hingga Oktober 2020.

"Kita sekarang dihantui oleh gerakan yang menghambat atau menggembosi kekuatan demokratisasi lewat digital," ujar Damar dalam diskusi bertajuk ‘Cara Aman Bergerak di Dunia Maya’, Selasa (27/10/20202).

Baca juga: Serangan Digital di Era Jokowi: Pelanggaran Hak Berpendapat dan Pembungkaman Kritik

"Serangan digital yang kami maksud adalah serangan yang tertarget pada kelompok kritis," lanjut dia.

Damar mengatakan, serangan digital itu bukanlah serangan umum melalui situs online yang kemudian korbannya ditipu atau diperas. Tapi, serangan digital yang dimaskud hanya ditujukan kepada kelompok tertentu.

"Serangan digital yang kita bicarakan adalah serangan digital tertarget, yaitu kelompok masyarakat kritis yang terdiri dari jurnalis, aktivis HAM, aktivis anti korupsi, lalu teman-teman yang berjuang di masyarakat adat, itu yang termasuk dalam kelompok kritis," ujar Damar.

"Nah kelompok kritis ini yang sekarang menjadi sasaran tembak dari serangan digital itu," lanjut dia.

Berdasarkan data SAFEnet sepanjang tahun 2020, Damar mengatakan, setidaknya tercatat 60 kasus serangan digital kepada kelompok kritis. Serangan itu berupa peretasan akun media sosial hingga aplikasi pesan singkat.

"Di mana 70 persen peretasan itu dalam bentuk akun media sosial dan pengambil alihan instant messaging Whatsapp," ujar Damar.

"Dari angka tersebut, di bulan oktober ini merupakan yang paling tinggi, 16 serangan digital itu justru terjadi di bulan Oktober pada kelompok masyarakat kritis tadi," lanjut dia.

Baca juga: SAFEnet Sarankan Bintang Emon Lapor ke Polisi soal Serangan Digital

Kendati demikian, Damar mengatakan angka tersebut juga perlu di crosscheck ke masyarakat atau kelompok lain yang melakukan pendataan serupa.

Sebab, data yang didapatkan oleh SAFEnet adalah berdasarkan informasi yang diterima melalui jalur aduan.

"Kita sudah mengingatkan gerakan masyarakat sipil hati-hati ketika sekarang melalukan upaya untuk mengkondolisasi, upaya untuk menggerakkan masyarakat, mengumpulkan suara misalnya lewat petisi, mengumpulkan dukungan lewat sebuah hastag gitu ya, itu sudah tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya," tutur Damar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com