Cerita Mahfud MD tentang Anaknya Dipermainkan Pegawai Pelayanan Publik

Kompas.com - 27/10/2020, 20:47 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD memberi pandangan ke Alumni Tanoto Foundation. Webinar Tanoto FoundationMenkopolhukam Mahfud MD memberi pandangan ke Alumni Tanoto Foundation.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bercerita mengenai anaknya yang sempat dipermainkan oleh pegawai pelayanan publik.

Hal itu didiungkapkan Mahfud MD dalam acara peluncuran aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disiarkan melalui akun Youtube Kemenpan-RB, Selasa (27/10/2020).

Mahfud MD mengatakan, kala itu anaknya sedang mengurus izin untuk mendirikan klinik di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).

"Anak saya itu dokter mau mendirikan klinik, kan harus izin. Datanglah ke Depnaker di suatu tempat," kata Mahfud.

Baca juga: Bupati dan Wakil Bupati Dompu Positif Covid-19, Bagaimana Pelayanan Publik?

Menurut dia, khusus untuk mengurus perizinan dijadwalkan pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB. Sementara anaknya sudah tiba ke lokasi depnaker pada pukul 08.00 WIB.

"Dia datang jam 8.00 WIB, sampai jam 10.00 WIB pegawainya belum datang, ya pulang, karena jam 10.00 WIB ada kuliah, ngajar," ujar dia.

Mahfud MD menuturkan, anaknya juga sempat bertanya pada petugas, namun petugas itu hanya menegaskan, bahwa jam operasional untuk perizinan masih memiliki waktu sampai pukul 11.00 WIB.

Keesokan harinya, anaknya datang ke depnaker pukul 11.00 WIB. Namun setibanya di sana petugas yang mengurus perizinan sudah pulang.

Baca juga: Tingkatkan Daya Saing Indonesia di Kancah Global, Pemerintah Fokus Perbaiki Pelayanan Publik

"Loh kemarin belum datang, sekarang sudah pulang. Nah dengan kayak gini, kan ketahuan," tutur dia.

Oleh karena itu, Mahfud MD menilai perlu adanya SPBE, sehingga kejadian seperti yang dialami anaknya tidak terjadi lagi di masyarakat, karena sudah terpantau.

"Memanilisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, serta dapat mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

Nasional
Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Nasional
Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Nasional
7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

Nasional
Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Nasional
Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Nasional
Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X