Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Kompas.com - 26/10/2020, 23:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyarankan masyarakat tak menaruh ekspektasi tinggi terhadap vaksin Covid-19 karena masih belum diketahui kemanjuran dan keamanannya.

Ia mengatakan, sebaiknya masyarakat tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Sekarang yang penting terutama masyarakat, tidak boleh punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Toh nanti katakanlah semua vaksin ini oke, enggak bisa juga langsung (disuntikkan semua). Butuh waktu dan panjang," ucap Windhu.

"Artinya sekarang enggak usah ribut soal vaksin. Serahkan ke BPOM. Tugas kita masyarakat 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) itu. Jangan sampai mengandalkan vaksin," kata Windhu.

Baca juga: Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Ia mengatakan, vaksinasi akan efektif bila telah disuntikkan ke 70 persen populasi.

Saat ini, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 260 juta jiwa. Dengan demikian, vaksin perlu disuntikkan ke 180 juta orang untuk menciptakan imunitas kawanan (herd immunity).

Jika belum disuntikkan secara merata ke 70 persen total populasi di Indonesia, penularan Covid-19 terus akan terjadi.

Windhu juga mengatakan, penyuntikkan vaksin ke 180 juta penduduk Indonesia membutuhkan waktu yang lama.

Ia memperkirakan butuh waktu dua tahun untuk menyuntikkan vaksin ke 180 juta jiwa penduduk Indonesia.

Karena itu, masyarakat juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan dan pemerintah tetap harus melakukan pengetesan dan penelusuran kontak untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Masyarakat jangan keburu mikirkan vaksinasi ini. Karena ini nanti akan bertahap banget sampai dua tahunan agar semua orang 180 juta tervaksinasi semua," kata dia.

Baca juga: Ketua DPR: Biaya Tak Boleh Jadi Hambatan dalam Mengakses Vaksin Covid-19

Pemerintah telah mengamankan stok vaksin dari tiga perusahaan farmasi asal Cina yakni Sinovac, CanSino, dan Sinopharm, serta dari perusahaan farmasi asal Inggris yaitu AstraZeneca.

Seluruh kandidat vaksin dari keempat perusahaan tersebut masih menjalani uji klinis tahap ketiga. Saat ini kandidat vaksin dari Sinovac menjalani uji klinis di Bandung, Jawa Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com