Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Kompas.com - 26/10/2020, 05:40 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut perdebatan mengenai ditunda atau tidaknya Pilkada Serentak 2020 akibat Covid-19 justru membuat masyarakat bingung.

Hal itu diungkapkannya guna merespon hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia (IPI).

"Perdebatan dilakukan atau tidak dilakukan Pilkada dan seterusnya itu memang membuat kebingungan juga di masyarakat," ujar Hinca dalam konferensi pers virtual temuan survei IPI, Minggu (25/10/2020).

Hinca menganggap, adanya perdebatan tersebut justru membuat kualitas demokrasi itu menjadi resesi atau lesu.

Baca juga: Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Sebab, kata dia, hampir semua kota dan kabupaten di Indonesia sudah melakukan Pilkada dan itu terselenggara berulang kali.

"Jadi dia mengerti betul di mindset-nya bahwa demokrasi itu soal ramai, soal bebas menyampaikan pandangan dan pendapatnya, soal relaks untuk lepas memasang atribut-atribut demokrasi dan juga soal pertemuan yang begitu intens," terang dia.

Dalam survei IPI, dari daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020, 47,9 persen responden menginginkan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

Kemudian 46,3 persen responden tetap menginginkan supaya Pilkada Serentak 2020 tidak ditunda dan 5,8 persen responden lainnya tidak tahu atau tidak jawab (TT/TJ).

Baca juga: Banyak Calon Kepala Daerah Petahana, Bawaslu Awasi Sejumlah Hal Ini

Sementara itu, 53,3 persen responden yang berasal dari wilayah yang tak menggelar Pilkada Serentak 2020 menginginkan pesta demokrasi tahun ini ditunda karena Covid-19 belum terkendali.

Sebanyak 39,4 responden minta tidak ditunda dan 7,3 persen responden lainnya TT/TJ.

Adapun survei ini dilaksanakan 24-30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara, margin of error kurang lebih 2,9 pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com